Advertisement
Desa Berperan Penting Perkuat Sishankamrata, Ini Kata Menhan
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (tengah) menerima kunjungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup DediMulyadi di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (17/5/2023). ANTARA - HO/Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Peran pemerintah desa dinilai penting untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Pasalnya, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh rakyat, termasuk warga dan pemerintah desa.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut baik kunjungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ke Kantor Kementerian Pertahanan untuk membahas isu-isu pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan desa. "Kunjungan Apdesi ke Kemenhan menjadi tepat dan penting karena untuk lebih mengetahui dan memahami bahwa sistem pertahanan kita adalah sishankamrata," kata Prabowo saat menerima kunjungan Ketua Umum Apdesi Surya Wijaya di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Advertisement
BACA JUGA: KWT Bantu Wujudkan Ketahanan Pangan di Sleman
Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan pertahanan Indonesia adalah sishankamrata, yang artinya mencakup seluruh rakyat Indonesia. Berbagai keberhasilan rakyat Indonesia menghadapi serangan pada masa perjuangan pun tidak lepas dari sishankamrata.
"Jadi, pertahanan kita adalah seluruh rakyat. Seluruh rakyat yang bertanggung jawab, seluruh rakyat yang akan membela bangsa dan negara ini. Kita sudah buktikan berkali-kali. Oleh karena itu, Apdesi sebagai pimpinan desa saya kira punya peranan sangat penting," kata Menhan.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga mengenang beberapa kolaborasi yang pernah dia buat bersama Apdesi, di antaranya mendorong terbentuknya dana desa yang saat ini telah berjalan.
BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur Harus Diarahkan untuk Mencapai Ketahanan Pangan, Setuju?
"Dulu, kita pernah berjuang bersama. Kita menghasilkan dana desa dan itu salah satu perjuangan kita. Waktu saya masih di HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) bersama Apdesi dan banyak organisasi lainnya di tingkat desa, seperti PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) dan Parade Nusantara, kita mampu untuk mewujudkan yang sekarang sudah menjadi program negara, itu bantuan desa," kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement
Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement
