Advertisement
Jokowi Perintahkan Revisi UU IKN
Presiden Joko Widodo menikmati suasana pagi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Jumat (24/2/2022). Pada kunjungan hari ketiganya, Presiden Jokowi beserta rombongan direncanakan akan melanjutkan kegiatan peninjauan progres pembangunan proyek infrastruktur IKN. ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/sgd - foc.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah menugaskan Kementerian PPN/Bappenas untuk segera menggodok revisi terkait Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa mengatakan adanya revisi tersebut karena isu tanah di IKN yang tak kunjung selesai serta dari sisi investasi. “Presiden [Jokowi] memerintahkan kami, Bappenas, untuk memperbaiki UU [IKN] itu,” ujarnya di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).
Advertisement
BACA JUGA : ASN dan TNI-Polri Bakal Diberi Fasilitas 47 Tower Rusun
Soeharso menjelaskan faktanya di lapangan, banyak tanah milik rakyat. Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan hak milik tanah. Namun, yang terjadi di IKN, masyarakat justru tidak dapat memiliki tanah di Ibu Kota baru tersebut.
“Tugas kami juga mengatakan bahwa ketika ini diketok jadi UU pada tahun lalu, maka nasib tanah itu semua itu menjadi wilayah Otorita IKN, seperti membentuk daerah otonom baru,” katanya.
BACA JUGA : Ada Target Upacara HUT RI 2024 di IKN tapi Progres
Dengan demikian, Suharso mengungkapkan perlu adanya perbaikan aturan untuk menyelesaikan isu tanah di IKN tersebut. “Sekarang kami sedang menyusun kembali perubahan rancangan undang undang itu. [Yang diperbaiki] dalam kewenangannya, soal pertanahannya, dan juga dalam hal pembiayaan dan pendanaan,” tutur Soeharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Beberkan Pungutan Percepatan Haji Khusus yang Menjerat Gus Yaqut
Gibran Terima Rismon Sianipar di Istana Wapres
Di Tengah Tekanan AS, Kuba Bebaskan 51 Tahanan Lewat Mediasi Vatikan
Iran Prediksi Perang Timur Tengah Berakhir Sebelum Nowruz
Advertisement
Kasus Kuota Haji: Yaqut Diduga Terima Fee Percepatan
Pesawat Pengisi BBM Militer AS Jatuh di Zona Konflik Irak
Daftar Tol yang Larang Truk Sumbu 3 Selama Mudik Lebaran 2026
KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
KPK Sita Aset Rp100 Miliar Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut
Advertisement
Hari Raya Nyepi 2026: Bandara Ngurah Rai Berhenti Tutup 24 Jam
Negara Luar Rebutan Pupuk Urea Indonesia, Pemerintah Bidik Ekspor
Mensos: Status Desil Bansos Tak Bisa Dimanipulasi, Awas Penipuan
Tarif Tunggal Diterapkan di Merak-Bakauheni demi Kelancaran Mudik 2026
Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
Advertisement
Bareskrim Geledah 3 Perusahaan Emas Surabaya Terkait TPPU Rp25,9 T
Berita Pilihan
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
Advertisement
Siswa SLB Negeri Pembina Jogja Bagi-bagi Takjil kepada Warga
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Stimulus Diskon Tiket Mudik Lebaran Berlaku hingga 30 Persen
- OPINI: Ramadan Bijak dalam Merespons Situasi Bencana
- Menaker Tegaskan THR Pekerja dan BHR Ojol Harus Dibayar Tepat Waktu
- Sirkuit Mandalika Siap Gelar Mandalika Racing Series 2026
- Wisatawan Bisa Nikmati Dua Suasana Jogja dalam Satu Paket
- Kemenkes Targetkan Imunisasi Campak 95 Persen Jelang Lebaran
- BPJS Kesehatan Perkuat JKN di DIY Lewat Sinergi dengan Pemda
Advertisement
Advertisement
