PT KCIC Gugat Kompas TV, AJI: Publik Berhak Tahu soal Utang Rp8,5 Triliun
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam gugatan yang dilakukan Youtuber binaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terhadap Kompas TV dan Kompas.com terkait utang KCIC yang membengkak Rp8,5 triliun.
AJI dan LBH Pers menyebut tindakan menggugat dua media nasional tersebut sebagai bentuk upaya membungkam pers.
Advertisement
Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengatakan konten yang dipublikasikan PT KCIC merupakan informasi yang harus diketahui publik. Sebab, PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
“Ini artinya publik berhak untuk tahu tentang perkembangan yang terjadi di PT KCIC,” ujar Sasmito, dalam siaran pers yang diterima Solopos.com (Jaringan Informasi Bisnis Indonesia), Jumat (12/5/2023).
Di sisi lain, lanjut dia, KompasTV dan Kompas.com yang menjadi bagian dari pers nasional memiliki fungsi kontrol sosial sehingga berkewajiban untuk mengawasi penggunaan uang publik di PT KCIC.
Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pers. Karena itu, perusahaan atau masyarakat sudah semestinya tidak boleh membatasi pers dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
BACA JUGA: Dewan Pers Beri Apresiasi untuk MK yang Tolak Uji Materi UU Pers
Atas dasar itu, AJI Indonesia dan LBH Pers mendesak PT KCIC meminta penggugat untuk mencabut gugatan terhadap KompasTV dan Kompas.com. “PT KCIC adalah badan publik yang sepatutnya tunduk terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Gugatan tersebut dapat merusak kemerdekaan pers dan merugikan publik jika penggunaan dana publik tidak dapat diawasi secara maksimal oleh pers,” tandas dia.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, mengingatkan perusahaan atau masyarakat yang merasa dirugikan terkait pemberitaan agar menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Di antaranya meminta hak koreksi, hak jawab, ataupun melapor ke Dewan Pers.
Sebagai informasi, Tim Redaksi KompasTV sempat berkunjung ke Sekretariat AJI Indonesia di Jakarta pada Rabu (9/5/2023). Pemimpin Redaksi KompasTV, Rosianna Silalahi menyampaikan dua medianya digugat seorang Youtuber binaan PT KCIC.
Penyebabnya kedua media tersebut mengunggah pemberitaan tentang utang KCIC yang membengkak Rp8,5 triliun. Youtuber melalui pengacaranya meminta KompasTV membayar uang senilai Rp200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp1,3 miliar.
Menurut KompasTV, gugatan ini diketahui PT KCIC. Rosi mengatakan seluruh materi visual yang digunakan untuk membuat berita diambil dari akun Youtube resmi PT KCIC.
Visual yang dipersoalkan Youtuber tersebut juga pernah digunakan membuat berita kereta api cepat di sela perhelatan G20 sekitar bulan November 2022 dan kala itu tidak dipersoalkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Hiswana Migas DIY Dorong Pemilik 4 SPBU yang Ditutup agar Lakukan KSO untuk Kelancaran Distribusi BBM
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
- Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
- 8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
- Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
- Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
- Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
Advertisement
Advertisement