Defisit APBN 2026 Tembus Rp734,3 Triliun, Ini Penjelasan Banggar DPR
Banggar DPR memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, lebih tinggi dari target APBN.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/2/2023). JIBI/Bisnis-Dany Saputra. \r\n
Harianjogja.com, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah empat lokasi terkait dengan kasus korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan empat lokasi tersebut termasuk dua kantor di lingkup kementerian tersebut, yakni kantor Direktorat Jenderal Minerba dan kantor Kementerian ESDM.
"Pertama di daerah Tebet [Ditjen Minerba] kemudian kedua di ESDM pusat dan setelah itu setelah sejak sore sudah agak malam itu dilanjutkan ke satu lokasi di Pakubuwono [Menteng]. Itu sampai menjelang pagi ya, kemudian hari ini di Depok," terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (28/3/2023).
Khusus di Pakubuwono, tim penyidik menemukan sejumlah uang sekitar miliaran rupiah.
Sebelumnya, pada penggeledahan di dua kantor ESDM, tim penyidik menemukan sejumlah dokumen dan diamankan berbagai dokumen yang menerangkan pencairan fiktif terkait dengan tukin ASN di Kementerian ESDM.
"Dari seluruh dokumen itu berikutnya akan dianalisis dan segera disita sebagai barang bukti untuk kelengkapan berkas perkara. Pengumpulan alat bukti kegiatan penyidikan perkara ini masih terus kami lakukan," terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri secara terpisah, Selasa (28/3/2023).
BACA JUGA: Kontroversi Piala Dunia U-20 karena Kepesertaan Israel, Ini Sikap Jokowi
Kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan itu sudah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, identitas mereka dan konstruksi perkaranya belum dibeberkan kepada publik.
KPK menduga uang pembayaran tukin pegawai itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, dan lain-lain, oleh pihak tersangka.
"Kemudian ada juga untuk 'operasional' gitu termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK," jelas Ali, Senin (27/3/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Banggar DPR memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, lebih tinggi dari target APBN.
Dinkes Sleman menemukan gejala depresi dan kecemasan dari skrining 18.845 anak. Deteksi dini dinilai penting untuk kesehatan mental.
Bea Cukai menggagalkan 32 kasus ekspor emas ilegal senilai Rp846,94 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026.
Kubu Febrie Adriansyah menggugat praperadilan dan mengidentifikasi 30 dugaan pelanggaran, termasuk penggeledahan rumah di Sentul.
Padukuhan Kroco Kulonprogo menjalani verifikasi ProKlim Lestari. Jika lolos, Kroco menjadi kampung ProKlim Lestari pertama di Kulonprogo.
Pemerintah membahas kelanjutan Otsus Aceh yang berakhir 2027, termasuk opsi dana 2,5% dan kemungkinan tanpa batas waktu.