Anggaran MBG Dipangkas Besar, Ini Dampaknya ke APBN

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dipangkas signifikan pada 2026. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana penghematan tersebut telah dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, angka final efisiensi anggaran disebut sudah dikantongi, meski belum diumumkan secara resmi ke publik.

"Kepala BGN melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG, saya pikir cukup signifikan tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Sebelumnya, pemerintah sempat memproyeksikan pagu anggaran MBG berada di kisaran Rp335 triliun. Namun, setelah dilakukan evaluasi, angka tersebut berpotensi ditekan menjadi sekitar Rp268 triliun. Artinya, ada potensi penghematan mencapai Rp67 triliun.

Purbaya bahkan membuka peluang efisiensi yang lebih besar lagi. Ia menilai masih terdapat ruang perbaikan dalam struktur belanja program tersebut, sehingga anggaran dapat dioptimalkan tanpa mengurangi tujuan utamanya.

"Saya setuju [pemotongan] apalagi kalau dipotongnya lebih banyak lagi. Artinya ada efisiensi yang lebih bagus. Kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangin sedikit lagi. Tetapi nanti akan signifikan lah pemotongannya, bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan dampak langsung penghematan tersebut terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, kebutuhan belanja di sektor lain masih berpotensi meningkat.

Namun Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap dalam batas aman. Pemerintah optimistis defisit APBN dapat dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun.

Ia menyebut hingga pertengahan 2026, defisit APBN berada di kisaran 1% terhadap PDB. Bahkan, pemerintah menargetkan defisit akhir tahun dapat ditekan di bawah 2,9%, melanjutkan tren positif tahun sebelumnya yang tercatat di level 2,81%.

"Yang jelas kondisi fiskal aman, defisit tidak akan melebihi 3%, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar, termasuk harga minyak turun mendekati US$70," pungkasnya.

Di sisi lain, kalangan ekonom menilai langkah efisiensi anggaran MBG justru memberikan dampak positif terhadap ketahanan fiskal nasional. Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Hosianna Evalita Situmorang, menyebut realokasi anggaran berpotensi meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Menurutnya, anggaran yang dihemat dapat dialihkan ke program yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan sosial atau menjaga stabilitas harga energi.

"Apalagi kalau realokasi anggaran pada akhirnya menjadi lebih tepat sasaran yaitu untuk menjaga atau bahkan mendorong daya beli misal dengan bantuan sosial dan kenaikan harga energi misal BBM dan listrik ke depannya bisa terkendali atau tidak terlalu besar," ujarnya.

Dengan langkah efisiensi ini, pemerintah diharapkan tidak hanya menjaga disiplin fiskal, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com