Advertisement
PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp349 T Bukan Korupsi di Kemenkeu
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana usai mengikuti agenda Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023). JIBI - Bisnis/ Szalma Fatimarahma
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa transaksi mencurigakan yang ditemukan senilai Rp349,87 triliun bukan merupakan tindak pidana korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jika terjadi korupsi di internal Kemenkeu, kita tidak akan sampaikan hasil analisis ke Kemenkeu karena bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi III DPR RI, Selasa (21/3/2023).
Advertisement
Ivan mencontohkan, seperti kasus pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT), hasil analisis yang dilakukan PPATK diserahkan kepada KPK sebagai penyidik tindak pidana asal, bukan ke Kemenkeu.
Dia membenarkan bahwa hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK terkait transaksi tersebut mengandung tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Namun demikian, transaksi mencurigakan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh atau di Kementerian Keuangan, melainkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Kemenkeu itu sendiri sebagai penyidik tindak pidana asal.
“Jadi Rp349,87 triliun itu, kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh atau di Kemenkeu, tapi ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal,” katanya.
Dia menjelaskan transaksi janggal tersebut kebanyakan terkait dengan ekspor impor dan perpajakan. Misalnya, pada satu kasus saja, bisa terdapat transaksi senilai Rp40 triliun hingga Rp100 triliun
Laporan hasil analisa yang dilakukan PPATK terdiri dari tiga stream, yaitu transaksi terkait oknum, transaksi terkait oknum dan tugas fungsinya, serta transaksi yang tidak ditemukan oknumnya.
BACA JUGA: KPK Tetapkan Seorang Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja
“Jadi tindak pidana asal inilah yang PPATK sampaikan ke penyidiknya. Jadi tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kemenkeu, ini jauh berbeda,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cawapres untuk Anies Sudah Diputuskan, Deklarasi Paling Lambat 16 Juli
Pembangunan Rumah Tapak untuk Menteri di IKN Dikebut
Pembebasan Lahan Tol Jogja-Bawen Ditargetkan Rampung 2023
Ganjar Ikut Hadir dalam Pertemuan Megawati dan Zulkifli Hasan
Advertisement
Parah! Ekspor Pasir Laut Sudah Dilakukan Sebelum Jokowi Izinkan
Rusia Tuding Intelijen AS Berada Dibalik Peretasan Ribuan iPhone
Jajaran Samsung TV 2023, Menghadirkan Pengalaman Menonton Semakin Wow
12 Serangan Rudal Rusia ke Ukraina, 3 Orang Dilaporkan Tewas
Advertisement
Sidang Kode Etik 2 Jenderal Polisi Belum Digelar, Ini Sikap Kompolnas
L300 Euro4, Enteng dan Kencang Libas Rute Ekstrem
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Wakil Bupati Sleman Berharap Kalurahan Terus Melestarikan Tradisi dan Nilai-nilai Budaya
Advertisement
Siap-siap Gobyos! Ini Rekomendasi Warung Oseng Mercon di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Jual Beli Ijazah, 5 Perguruan Tinggi Ditutup, Ini Daftarnya
- Polisi Kembali Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Coldplay
- Hasil Survei Y-Publica, 80,3% Puas Kinerja Jokowi
- Golkar dan Gerindra Dirumorkan Bakal Merapat ke Barisan Ganjar Pranowo
- Kementerian Keuangan Bantah Kritikan JK Soal Utang Negara, Ini 10 Faktanya
- Jangan Diam, Sandiaga Diminta Segera Respons Kasus Bule Langgar Etika di Bali
- Jaring Pemilih Pemula, Ganjar Mulai Dalami Karakter Gen Z
Advertisement
Advertisement
