Advertisement
Kemenkeu Sebut Pegawai Pajak Tidak Dilarang Punya Saham
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan tertutup.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan hingga saat ini masih belum menerima informasi tersebut. Kemenkeu akan segera menindaklanjuti tersebut jika informasi tersebut telah diterima.
Advertisement
“Sampai saat ini kami belum menerima informasi itu. Nanti kalau sudah kami terima, pasti kami sampaikan ke publik dan kami akan dalami, analisis, seperti apa informasinya dan kira-kira sesuai dengan UU nanti apa yang perlu kami lakukan. Kami akan follow up berikutnya,” katanya di Kementerian Keuangan, Jumat (10/3/2023).
Yustinus menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada aturan yang melarang pegawai Kemenkeu untuk memiliki saham di perusahaan tertutup. Namun, menurutnya, memang dibutuhkan pembatasan dan pengaturan kepantasannya terkait hal ini.
Selain itu, perlu juga diatur bagi pegawai untuk melaporkan ke atasan langsung agar tidak terjadi conflict of interest.
“UU dan PP tidak melarang yang dilakukan dan dibutuhkan pembatasan, pengaturan kepantasan, dan governancenya untuk melaporkan ke atasan langsung memberitahukan agar tidak ada conflict of interest. Jadi itu rambu-rambunya,” kata dia.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa penyerahan laporan 134 pegawai pajak tersebut diharapkan bisa menjadi upaya ‘bersih-bersih’ berbagai oknum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
“Kita sampaikan hari ini dengan surat saya ke Pak Irjen Kemenkeu, 134 nama pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup," kata dia.
BACA JUGA: Wisma PSIM Terancam Disegel Pemkot Jogja, Kenapa?
KPK selanjutnya meminta tindak lanjut dari Itjen Kemenkeu untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan antara otoritas pajak dengan wajib pajak, melalui perusahaan.
Dari 280 perusahaan, telah diidentifikasi ada perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak hingga catering.
“Kalau pegawai Kemenkeu usaha catering ya mestinya boleh, gak ada masalah atau buka jasa fotografi gak ada persoalan. Ini yang nanti kita dalami. jadi tidak perlu digeneralisir sampai kita tahu betul detainya seperti apa,” jelas Yustinus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
- Penjelasan Pakar Terkait Keamanan Beragam Jenis Air Minum dalam Kemasan
Advertisement
Advertisement