Advertisement
Buntut Kasus Rafael Alun, Pejabat Eselon 1-2 Ke Bawah Harus Lapor LHKPN

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merevisi aturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pejabat negara yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya ditargetkan tidak hanya menyasar eselon 1 dan 2 saja.
Melansir dari Peraturan KPK No.2/2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No.7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, wajib lapor dalam hal ini penyelenggara negara yakni pihak yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pejabar lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau publik lainnya sesuai dengan Undang-undang (UU).
Advertisement
Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penyelenggara negara yang dimaksud kerap kali hanya menyasar pejabat eselon I dan II pada suatu kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, KPK berencana untuk memperluas status Wajib Lapor.
"Tahun ini saja mau kita revisi. Yang pertama, ternyata di level-level tertentu penyelenggara negara itu hanya eselon I dan II saja. Kita ingin di bawah lagi [eselon bawahnya]," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (9/3/2023).
Baca juga: Polisi Beri Penghargaan Kepada Pengemudi Mobil yang Tabrak Pelaku Klitih di Magelang
Menurut Pahala, rencana untuk merevisi aturan mengenai LHKPN itu berangkat dari kasus harta jumbo PNS pajak Rafael Alun Trisambodo. Seperti diketahui, laporan harta kekayaannya yang senilai Rp56 miliar dinilai tidak sesuai dengan profil.
Awalnya, laporan harta kekayaan Rafael yang tidak biasa itu viral sebagai buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Mario Dandy Satriyo. Kini, kasus Rafael sudah naik ke penyelidikan setelah sebelumnya hanya sebatas proses klarifikasi.
Berdasarkan penelusuran KPK, aset jumbo milik Rafael justru dihimpun sebelum 2011 atau sebelum dinyatakan sebagai Wajib Lapor.
"Lihat RAT [Rafael Alun Trisambodo], dia tuh beli saham sebelum jadi Wajib Lapor LHKPN. Sebelum 2011 dia beli aset-asetnya, saat itu dia tidak mesti lapor karena jabatannya belum sampai," jelas Pahala.
Oleh sebab itu, KPK menilai perlu untuk memperluas status Wajib Lapor pada penyelenggara negara. Pahala menyatakan bahwa potensi adanya tindakan korupsi maupun suap dan gratifikasi bisa terjadi di seluruh tingkatan atau level birokrasi.
"Sekarang yang paling enak ya yang tidak wajib lapor [LHKPN], tidak terdeteksi kan. Mau ngapain saja silahkan," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement

Jadwal KA Bandara YIA-St Tugu Jogja, Senin 25 September 2023
Advertisement

Hidden Gem di Utara Jogja, Tempat Nongkrong dengan Vibes Bali Pernah Didatangi Artis
Advertisement
Berita Populer
- Jawaban Cerdas Alam Ganjar saat Ditanya Arti Kekuasaan
- Investasi Asing di IKN Terus Digenjot, Mulai Finlandia, AS Hingga Korsel
- Polisi Periksa Yuki Kato Terkait Promosi Judi Online
- KLHK Akan Merehabilitasi Ekosistem yang Rusak Akibat Kebakaran di Gunung Bromo
- OJK Perintahkan Bank Blokir Rekening yang Terlibat Judi Online
- Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 38 Persen
- Kementan Angkat Lesti Kejora Jadi Duta Petani Milenial, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement