Advertisement
Desak Pengesahan RUU PPRT, 1.000 Perempuan Cari Puan Maharani
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. - Ist/ Dok DPR RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sebanyak 1.000 perempuan mencari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Rabu (8/3/2023).
Mereka adalah massa aksi yang tergabung dalam koalisi sipil untuk Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Advertisement
BACA JUGA: PRT Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya
Rencananya, koalisi ini akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu pagi di Gerbang Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dilansir dari akun instagram @marsinah.fm, Selasa (7/3/2023), aksi tersebuk bertajuk “1000 Perempuan Mencari Mbak Puan” digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.
Mereka mendesak Ketua DPR Puan Maharani segera mengesahkan RUU PPRT.
Sebelumnya, Koordinator Koalisi Sipil untuk PPRT Eva Sundari mengatakan, pengesahan RUU PPRT menjadi peluang bagi Puan untuk meraup banyak suara dari kelompok perempuan pada Pemilu 2024.
Pengesahan tersebut juga akan menjadi momentum bagi politisi PDIP itu untuk membuktikan komitmennya memperjuangkan hak-hak perempuan secara penuh.
"Jadi saya mohon sekali ya Mbak Puan, ini kesempatan untuk membuktikan kampanye Mbak Puan. Kesempatan untuk cari amal, cari suara dari kelompok perempuan apalagi ini wong cilik," terangnya
Di sisi lain, Eva menilai bahwa tidak ada lagi alasan bagi Puan untuk menunda pengesahan RUU PPRT. Sebab, ujarnya, dari empat wakil ketua DPR, tiga di antaranya telah setuju untuk mengesahkan RUU PPRT.
Bahkan, desakan pengesahan RUU PPRT sebelumnya juga telah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia mengatakan, RUU PPRT juga telah masuk ke dalam daftar rancangan yang menjadi prioritas.
"Tidak ada alasan lagi menurut saya untuk tidak mengesahkan PPRT pada masa sidang yang akan datang. Mudah-mudahan 8 Maret, hari perempuan internasional itu kita dapat kabar baik dari Mbak Puan," sambung Eva.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
