Danantara Bantah Tak Transparan, Ini Penyebab Laporan Belum Terbit
Danantara menjelaskan alasan laporan keuangan konsolidasi belum rampung. Proses audit dan RUPS BUMN masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Youtube
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan progres pembahasan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Mahfud MD menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengkaji tuntutan tersebut. Menurutnya, permintaan perpanjangan masa jabatan kepala daerah atau kades bersinggungan dengan banyak aspek, mulai dari politik hingga urusan keuangan.
“Ini terus dikaji belum sampai tahap setuju atau tidak setuju,” ujarnya dalam acara APBN Hadir di Seluruh Pelosok Nusantara di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (2/2/2023).
Dia menyatakan persoalan ini belum menemui titik temu karena perbedaan pendapat masih terus terjadi, baik di kalangan legislatif maupun masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah akan mencari jalan terbaik dari isu tersebut.
“Kami olah semua mana yang baik karena kalau misalnya kepala daerah itu jabatannya lama stabilitas terjamin? Itu bisa iya tapi bisa juga tidak. Kalau kepala desanya tidak baik, itu terlalu lama dan tidak stabil sehingga harus diperpendek,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ribuan kades mendatangi Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari lalu. Mereka menuntut supaya UU 6/2014 tentang Desa (UU Desa) segera direvisi.
Salah satu poin revisi tersebut adalah perpanjangan masa jabatan. Dalam Pasal 39 UU Desa yang berlaku saat ini, masa jabatan kades ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hingga tiga periode. Namun, para kades rupanya tak cukup puas.
Para kades yang menyerbu Gedung DPR bersepakat agar masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun. Terkait periodisasi, mereka juga berbeda-beda pendapat. Ada yang menginginkan masa jabatan sembilan tahun dan dapat dipilih kembali hingga dua periode.
Namun, ada juga yang menginginkan masa jabatan sembilan tahun tanpa periodisasi. Artinya, mereka dapat kembali jadi kades selama dipilih oleh masyarakat desanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Sebanyak 20 perkara PHI di Bantul melibatkan 146 pekerja hingga September 2026. Sebanyak 18 perkara telah selesai melalui mediasi.
Kangen Band dinyatakan bubar oleh Dodhy Hardiyanto. Ia menyebut ada kezaliman dan melarang mantan personel membawakan lagunya.
Cek 5 beasiswa kuliah gratis dan fully funded ke luar negeri untuk mahasiswa Indonesia, termasuk syarat dan jadwal pendaftarannya.
Klasemen Super League usai laga Sabtu 12 September 2026. PSS Sleman terperosok ke dasar klasemen usai takluk 1-3 dari Madura United.
Bantul mendapat tambahan Rp6 miliar untuk penanganan jalan dan permukiman melalui APBD Perubahan 2026. Ada sekitar 10 titik yang disiapkan.