Advertisement
Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ini Tanggapan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan progres pembahasan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Mahfud MD menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengkaji tuntutan tersebut. Menurutnya, permintaan perpanjangan masa jabatan kepala daerah atau kades bersinggungan dengan banyak aspek, mulai dari politik hingga urusan keuangan.
Advertisement
“Ini terus dikaji belum sampai tahap setuju atau tidak setuju,” ujarnya dalam acara APBN Hadir di Seluruh Pelosok Nusantara di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis (2/2/2023).
Dia menyatakan persoalan ini belum menemui titik temu karena perbedaan pendapat masih terus terjadi, baik di kalangan legislatif maupun masyarakat. Oleh karena itu, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah akan mencari jalan terbaik dari isu tersebut.
“Kami olah semua mana yang baik karena kalau misalnya kepala daerah itu jabatannya lama stabilitas terjamin? Itu bisa iya tapi bisa juga tidak. Kalau kepala desanya tidak baik, itu terlalu lama dan tidak stabil sehingga harus diperpendek,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ribuan kades mendatangi Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari lalu. Mereka menuntut supaya UU 6/2014 tentang Desa (UU Desa) segera direvisi.
Salah satu poin revisi tersebut adalah perpanjangan masa jabatan. Dalam Pasal 39 UU Desa yang berlaku saat ini, masa jabatan kades ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hingga tiga periode. Namun, para kades rupanya tak cukup puas.
Para kades yang menyerbu Gedung DPR bersepakat agar masa jabatan diperpanjang menjadi sembilan tahun. Terkait periodisasi, mereka juga berbeda-beda pendapat. Ada yang menginginkan masa jabatan sembilan tahun dan dapat dipilih kembali hingga dua periode.
Namun, ada juga yang menginginkan masa jabatan sembilan tahun tanpa periodisasi. Artinya, mereka dapat kembali jadi kades selama dipilih oleh masyarakat desanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Periksa Kepala Divisi PSBI Setelah Pulang dari Ibadah Haji
Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
Prancis Kecam Serangan Israel ke Pusat Distribusi Bantuan Gaza
Advertisement
Menteri KKP Sebut Ada Pulau RI Dijual di New York
2 Warga Ponorogo Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Mobil
Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
Penghapusan Kuota Impor Sapi Hidup Sudah Berlaku
Advertisement
Pensiun, Kapolri Mutasi Ketua KPK dan BNPT
Pendaki Gunung di Kudus Terjatuh, Basarnas Lakukan Pencarian
Kemendikdasmen Buka Layanan Aduan SPMB
364.580 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Terjual Periode Libur 19-30 Juni 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- KPK Periksa Kepala Divisi PSBI Setelah Pulang dari Ibadah Haji
- Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran Gugur Akibat Serangan Rudal Israel di Teheran
- Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
- Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
- Korupsi Chromebook: KPK Buru Eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan ke Luar Negeri
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sita 2 Senjata Api Saat Menggeledah Rumah Tersangka Korupsi
- Malaysia Perluas Jangkauan Wisata Medis ke Jogja, Ini Alasannya
- Pantau Gencatan Senjata Iran-Palestina, China Tak Ingin Meningkatnya Ketegangan Timur Tengah
- Israel Habiskan Rp3,2 Triliun Per Hari untuk Cegat Rudal Iran Lewat Iron Dome
- Isu Ekonomi dan Korupsi Jadi Prioritas Masyarakat Indonesia Tahun 2025
- Israel dan Iran Saling Klaim Kemenangan
- SAR Temukan Pendaki Asal Brasil Dalam Kondisi Meninggal Dunia di Gunung Rinjani
Advertisement
Advertisement
