Canva: 98 Persen Profesional Indonesia Gunakan AI untuk Presentasi
Studi Canva menemukan 98% profesional Indonesia menggunakan AI untuk presentasi, dari mencari ide hingga latihan sebelum tampil.
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Harianjogja.com, JAKARTA— Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya apabila meski menunggak bayar bertahun.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Iqbal Anas Ma'ruf menyebutkan mereka hanya perlu membayar tunggakan maksimal 24 bulan. Hal tersebut menurut Iqbal sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.
“Kartunya akan aktif kalau peserta tersebut sudah membayar tunggakan iurannya, maksimal [tagihan yang dibayar hanya] 24 bulan dan iuran bulan berjalannya. Kalau menunggak 5 tahun, dihitung tunggakannya 24 bulan, bukan 60 bulan,” jelas Iqbal saat dihubungi Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Senin (23/1/2023).
Menurut Pasal 42 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 peserta yang tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal satu bulan berikutnya. Ini artinya masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan saat menunggak satu bulan.
Peserta dapat kembali menggunakan fasilitas setelah membayar tunggakan tersebut dengan cara menghubungi kantor cabang terdekat maupun melalui aplikasi JKN Mobile.
BACA JUGA: DPRD DIY: Raperda Pendanaan Pendidikan Tak Akan Legalkan Pungutan Liar
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan tidak naik meski pemerintah menyesuaikan standar tarif (tarif kapitasi) pelayanan Jaminan Kesehatan (JKN).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, aturan terkait iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS per bulannya itu masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam beleid itu, kata Nadia, disebutkan bahwa iuran yang dibayarkan akan ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan dalam program JKN. "Iuran saat ini masih mengacu ke perpres sebelumnya ya," terangnya, Senin (16/1/2023).
Berikut merupakan besaran iuran BPJS Kesehatan 2023:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Studi Canva menemukan 98% profesional Indonesia menggunakan AI untuk presentasi, dari mencari ide hingga latihan sebelum tampil.
Kementan mengkaji impor awal 100.000 sapi pada 2027 untuk mendukung swasembada susu dan meningkatkan produksi susu nasional.
Apple MacBook Pro OLED dikabarkan membawa layar sentuh, Dynamic Island, chip M5 Pro atau M5 Max, serta pembaruan fitur lainnya.
Garuda Indonesia memperbarui Manage My Booking untuk memudahkan penumpang mengubah jadwal, rute, dan mengajukan refund secara mandiri.
Bulog Semarang menambah kapasitas gudang sewa sekitar 20.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan stok beras menjelang panen raya 2027.
QRIS telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pembayaran sehari-hari. Perannya bahkan telah menggantikan sistem pembayaran tunai.