Koperasi Desa Merah Putih Masuk Era Digital, Pasar Lebih Luas
Komdigi mempercepat digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih untuk efisiensi usaha, perluasan pasar, dan penguatan ekonomi desa.
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Harianjogja.com, JAKARTA— Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya apabila meski menunggak bayar bertahun.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Iqbal Anas Ma'ruf menyebutkan mereka hanya perlu membayar tunggakan maksimal 24 bulan. Hal tersebut menurut Iqbal sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018.
“Kartunya akan aktif kalau peserta tersebut sudah membayar tunggakan iurannya, maksimal [tagihan yang dibayar hanya] 24 bulan dan iuran bulan berjalannya. Kalau menunggak 5 tahun, dihitung tunggakannya 24 bulan, bukan 60 bulan,” jelas Iqbal saat dihubungi Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Senin (23/1/2023).
Menurut Pasal 42 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 peserta yang tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal satu bulan berikutnya. Ini artinya masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan saat menunggak satu bulan.
Peserta dapat kembali menggunakan fasilitas setelah membayar tunggakan tersebut dengan cara menghubungi kantor cabang terdekat maupun melalui aplikasi JKN Mobile.
BACA JUGA: DPRD DIY: Raperda Pendanaan Pendidikan Tak Akan Legalkan Pungutan Liar
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan tidak naik meski pemerintah menyesuaikan standar tarif (tarif kapitasi) pelayanan Jaminan Kesehatan (JKN).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, aturan terkait iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS per bulannya itu masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam beleid itu, kata Nadia, disebutkan bahwa iuran yang dibayarkan akan ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan dalam program JKN. "Iuran saat ini masih mengacu ke perpres sebelumnya ya," terangnya, Senin (16/1/2023).
Berikut merupakan besaran iuran BPJS Kesehatan 2023:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Nasirun meninggalkan warisan besar bagi seni rupa Indonesia. Dari kritik sosial era 1990-an hingga eksplorasi memorabilia pada 2025, karya-karyanya menjadi cerm
OpenAI memangkas harga GPT-5.6 Luna hingga 80 persen dan Terra 20 persen untuk menghadapi persaingan model AI murah dari China seperti DeepSeek dan Z.ai.
Persija Jakarta lolos semifinal Piala Presiden 2026 usai bantai PSMS 4-1. Gol Arlyansyah, Dethan, Agi, dan Gustavo. Simak ringkasannya.
Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: pelatih Vietnam tuntut dua striker Brasil bangkit. Dukungan penuh suporter di Pakansari.
Pemkab Bantul mulai menyalurkan bantuan seragam gratis untuk siswa baru SD, SMP, MI, dan MTs pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Total anggaran mencapai