Hingga Juni, Utang Negara Lewat SBN Tembus Rp501,2 Triliun
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA— Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumpulkan partai-partai koalisi untuk membahas perombakan kabinet atau reshuffle.
Huda mengatakan biasanya Jokowi selalu mengumpulkan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sebelum melakukan reshuffle. Namun, hingga hari kepala negara belum melakukannya meski dia terus memberikan kode akan melakukan reshuffle.
"Sampai hari ini parpol-parpol koalisi belum diajak ngomong terkait dengan isu reshuffle ini. Biasanyakan ada pertemuan, bisa dipanggil partai masing-masing atau bertemu bersama. Sampai saat ini belum ada," ungkap Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Dia mengatakan PKB juga akan menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Jokowi. Bagaimanapun, lanjutnya, peraturan perundang-undangan sudah menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Terkait waktu reshuffle, Huda juga menekankan terserah kepada Jokowi. Meski ada masyarakat menganggap belum ada urgensi yang mengharuskan reshuffle, namun dia meyakini presiden punya alasan khusus.
"Pokoknya saya sekali lagi merasa kapanpun itu [reshuffle], presiden punya hak untuk itu. Meski publik kadang mempertanyakan urgensinya apa, ya tanya ke Pak Presiden," jelas ketua Komisi X DPR itu.
Huda pun merasa tak ada yang salah jika presiden melakukan reshuffle hanya berdasarkan keputusan politis, bukan berdasarkan kinerja menteri yang bersangkutan.
"Kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja karena sepenuhnya ini jabatan politik menteri dan dia pembantu presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi membuka wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikannya usai meresmikan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jumat (23/12/2022).
"Mungkin,” ujar Jokowi saat ditanya terkait kemungkinan reshuffle kabinet, seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/12/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun tidak memberikan alasan maupun waktu kapan bakal melakukan reshuffle kabinet. Namun, dia memastikan bahwa hal tersebut mungkin saja dilakukannya.
Isu reshuffle ini sendiri sering dihubung-hubungkan dengan keputusan Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya untuk Pilpres 2024.
Bahkan, Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya mengenai desakan pertai PDI Perjuangan untuk mengevaluasi kinerja dari dua menteri yang berasal dari NasDem yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Adapun, Jokowi hanya memberi tanda ‘oke’ dengan mengacungkan ibu jarinya.
"Clue-nya, sudah," pungkas Jokowi, Senin (26/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.
IHSG ditutup naik 15,48 poin ke level 4.919,77 setelah investor merespons positif hasil pemilu midterm AS.
Foto Gibran diturunkan saat audiensi Forum Kebangsaan DIY di DPRD DIY. Dewan menyebut aksi itu spontanitas peserta, bukan inisiatif mereka.
Sebanyak 11.129 peserta BPJS PBI Kulonprogo dinonaktifkan pada November 2026. Pemkab menyiapkan anggaran Rp19,8 miliar untuk jaminan kesehatan warga miskin.
Peserta KB aktif di Kota Jogja naik 9,54% hingga September 2026. Penggunaan MAL tumbuh 80,95% dibandingkan Desember 2025.
Puskesmas Girimulyo II Kulonprogo melayani hingga 150 pasien per hari saat imunisasi, tetapi masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan.