Utang RI Mendekati Rp8.000 Triliun, Ini Penjelasan BI
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai US$444,4 miliar atau Rp7.946,6 triliun per Mei 2026. Rasio terhadap PDB tercatat 29,9 persen dan ma
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA— Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumpulkan partai-partai koalisi untuk membahas perombakan kabinet atau reshuffle.
Huda mengatakan biasanya Jokowi selalu mengumpulkan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sebelum melakukan reshuffle. Namun, hingga hari kepala negara belum melakukannya meski dia terus memberikan kode akan melakukan reshuffle.
"Sampai hari ini parpol-parpol koalisi belum diajak ngomong terkait dengan isu reshuffle ini. Biasanyakan ada pertemuan, bisa dipanggil partai masing-masing atau bertemu bersama. Sampai saat ini belum ada," ungkap Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Dia mengatakan PKB juga akan menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Jokowi. Bagaimanapun, lanjutnya, peraturan perundang-undangan sudah menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Terkait waktu reshuffle, Huda juga menekankan terserah kepada Jokowi. Meski ada masyarakat menganggap belum ada urgensi yang mengharuskan reshuffle, namun dia meyakini presiden punya alasan khusus.
"Pokoknya saya sekali lagi merasa kapanpun itu [reshuffle], presiden punya hak untuk itu. Meski publik kadang mempertanyakan urgensinya apa, ya tanya ke Pak Presiden," jelas ketua Komisi X DPR itu.
Huda pun merasa tak ada yang salah jika presiden melakukan reshuffle hanya berdasarkan keputusan politis, bukan berdasarkan kinerja menteri yang bersangkutan.
"Kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja karena sepenuhnya ini jabatan politik menteri dan dia pembantu presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi membuka wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikannya usai meresmikan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jumat (23/12/2022).
"Mungkin,” ujar Jokowi saat ditanya terkait kemungkinan reshuffle kabinet, seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/12/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun tidak memberikan alasan maupun waktu kapan bakal melakukan reshuffle kabinet. Namun, dia memastikan bahwa hal tersebut mungkin saja dilakukannya.
Isu reshuffle ini sendiri sering dihubung-hubungkan dengan keputusan Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya untuk Pilpres 2024.
Bahkan, Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya mengenai desakan pertai PDI Perjuangan untuk mengevaluasi kinerja dari dua menteri yang berasal dari NasDem yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Adapun, Jokowi hanya memberi tanda ‘oke’ dengan mengacungkan ibu jarinya.
"Clue-nya, sudah," pungkas Jokowi, Senin (26/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai US$444,4 miliar atau Rp7.946,6 triliun per Mei 2026. Rasio terhadap PDB tercatat 29,9 persen dan ma
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.