Siap-siap, Rumah Kontrakan Akan Dikenakan Pajak di 2027
Kemenkeu menyiapkan perluasan basis pajak 2027 dengan menyasar potensi penerimaan dari aset properti yang disewakan.
Survei Voxpol: Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden Harus Orang Jawa. Foto Istana Negara Jakarta /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA– Survei terbaru dari Voxpol Center Research & Consulting menunjukkan mayoritas publik tidak setuju jika presiden harus dari suku Jawa.
Survei Voxpol diselenggarakan pada 7 November 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,81 persen.
Hasilnya, ketika ditanyakan apakah setuju/tidak jika presiden harus bersuku Jawa, sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tidak setuju. Sebaliknya, masih 38,3 persen yang setuju dengan pendapat itu. Sisanya atau 8,2 persen tak tahu atau tak menjawab.
Menanggapi temuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengaku bersyukur. Meski begitu, Syaiful berpendapat pertanyaan seperti itu sangat menjebak.
Dia menyarankan sebaik pertanyaan serupa tak ditanyakan lagi. Menurutnya, tak ada yang salah dengan politik kesukuan. Jika pun ingin mengetahui persepsi masyarakat maka hasilnya tak perlu dipublikasi, cukup jadi bahan internal lembaga.
"Menurut saya [pertanyaan setuju/tidak presiden harus dari suku Jawa] tidak produktif bagi masa depan demokrasi kita,” jelas Syaiful acara rilis survei Voxpol di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Pendapat berbeda disampaikan oleh politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Dia menilai temuan survei itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita semakin maju.
BACA JUGA: Jalan Menuju Kaliurang Kemungkinan Dibuat Satu Arah
Sekarang, menurutnya, masyarakat tak lagi sekadar memilih calon pemimpin berdasarkan identitas melainkan aspek kinerja dan gagasannya.
“Masyarakat betul-betul melihat sekarang bahwa bukan apakah orang itu mau dia dari etnis A, B, dan C, tapi dia punya tawaran program yang jelas enggak, dia punya track record yang positif enggak. Gue pikir sekarang sudah mengarah ke sana,” jelas ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat pada kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kemenkeu menyiapkan perluasan basis pajak 2027 dengan menyasar potensi penerimaan dari aset properti yang disewakan.
Menkeu Suahasil Nazara memperkirakan belanja APBN kuartal IV 2026 mencapai Rp1.300 triliun untuk mendorong ekonomi dan menjaga layanan publik.
Pemda DIY menyiapkan materi budaya Jawa untuk radio dan televisi di Suriname guna menjaga tradisi leluhur dan menarik minat generasi muda.
Bahlil menyebut gangguan pasokan BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur mulai teratasi setelah Pertamina menambah pasokan. Cadangan nasional diklaim aman.
Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap PW, DPO kasus pembakaran fasilitas PT Unggul di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 2021.
Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional aman. Cadangan Pertalite 16-18 hari, sedangkan BBM RON 92 ke atas dan solar di atas 20 hari.