Advertisement
Hasil Survei Voxpol: Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden Harus Orang Jawa
Survei Voxpol: Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden Harus Orang Jawa. Foto Istana Negara Jakarta - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Survei terbaru dari Voxpol Center Research & Consulting menunjukkan mayoritas publik tidak setuju jika presiden harus dari suku Jawa.
Survei Voxpol diselenggarakan pada 7 November 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,81 persen.
Advertisement
Hasilnya, ketika ditanyakan apakah setuju/tidak jika presiden harus bersuku Jawa, sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tidak setuju. Sebaliknya, masih 38,3 persen yang setuju dengan pendapat itu. Sisanya atau 8,2 persen tak tahu atau tak menjawab.
Menanggapi temuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengaku bersyukur. Meski begitu, Syaiful berpendapat pertanyaan seperti itu sangat menjebak.
Dia menyarankan sebaik pertanyaan serupa tak ditanyakan lagi. Menurutnya, tak ada yang salah dengan politik kesukuan. Jika pun ingin mengetahui persepsi masyarakat maka hasilnya tak perlu dipublikasi, cukup jadi bahan internal lembaga.
"Menurut saya [pertanyaan setuju/tidak presiden harus dari suku Jawa] tidak produktif bagi masa depan demokrasi kita,” jelas Syaiful acara rilis survei Voxpol di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Pendapat berbeda disampaikan oleh politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Dia menilai temuan survei itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita semakin maju.
BACA JUGA: Jalan Menuju Kaliurang Kemungkinan Dibuat Satu Arah
Sekarang, menurutnya, masyarakat tak lagi sekadar memilih calon pemimpin berdasarkan identitas melainkan aspek kinerja dan gagasannya.
“Masyarakat betul-betul melihat sekarang bahwa bukan apakah orang itu mau dia dari etnis A, B, dan C, tapi dia punya tawaran program yang jelas enggak, dia punya track record yang positif enggak. Gue pikir sekarang sudah mengarah ke sana,” jelas ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat pada kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
