Advertisement
Sebut Kemenkeu Iblis-Setan, Bupati Meranti Dipanggil Pemerintah Pusat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah pusat akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti M. Adil untuk membahas perkara dana bagi hasil (DBH) tambang lebih lanjut. Nama Bupati meranti viral di media sosial setelah menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan.
BACA JUGA: Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk DIY Difokuskan ke Kesehatan
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan bahwa pertemuan akan dilakukan bersama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan hingga Kementerian ESDM.
“Rencana hari selasa [20/12] besok mau diadakan pertemuan, difasilitasi [Kemendagri], bersama dengan komponen terkait dan kementerian terkait,’ katanya saat konferensi pers, Jumat (16/12/2022).
Sebagaimana diketahui, Bupati Meranti sebelumnya melayangkan protesnya terkait dengan alokasi DBH yang menurutnya tak adil. Bahkan, dia menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan.
Pertanyaan yang dilontarkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada pekan lalu pun menjadi sorotan dan mendapatkan teguran dari pemerintah pusat.
Adil mengatakan bahwa tahun ini wilayahnya hanya menerima sebanyak Rp115 miliar atau naik Rp700 juta saja dibandingkan penerimaan sebelumnya. Padahal, lifting minyak naik dari US$60 menjadi US$100, imbas konflik Rusia dan Ukraina.
Dia mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas pembagian DBH. Dia juga telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bertemu secara langsung, namun pihak Kemenkeu menawarkan pertemuan secara online.
“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ‘Ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Agus menjelaskan bahwa dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat selalu ditetapkan berdasarkan basis data yang ada.
“Dana transfer dalam penetapan semua berbasis data, tidak ada dana ditetapkan tanpa basis data. MIsalnya DAU [dana alokasi umum] ada data jumlah penduduk, luas wilayah, jelas dasarnya. Jadi tidak bisa Kemenkeu menetapkan itu tanpa dasar,” jelasnya.
DBH tambang kata dia juga berbasiskan data produksi. Biasanya, berbagai data tersebut akan direkonsiliasikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencocokkan data yang dimiliki tersebut.
“Karena ini kepentingan bersama, kita harapkan [Adil] datang [pada pertemuan pekan depan], biar semua bisa bicara terbuka, sehingga tidak ada dusta diantara kita," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Advertisement
Advertisement

Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Awas! Ada Link Palsu Pendaftaran Kartu Prakerja
- Pembangunan Rusun di 2023 Ditarget 5.379 Unit, Termasuk untuk Pekerja IKN
- Pertimbangan Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet & Ketidakhadiran 2 Menteri Nasdem di Ratas
- Enam Kejadian Gempa Guncang Indonesia Rabu Dini Hari
- Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur Bank Indonesia, Berapa Jumlah Kekayaannya?
- 49 Siswa Madrasah Tewas Dalam Kecelakaan Kapal Terbalik di Pakistan
- Keluarga Mahasiswa UI Korban Kecelakaan Laporkan Polres Jaksel ke Ombudsman
Advertisement
Advertisement