Advertisement
Kejagung Hentikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Apa?
Logo BPJS Ketenagakerjaan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Direktur penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat penghentian perkara (SP3) dugaan tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan. “Sudah berhenti itu (sudah SP3),” ujar Kuntadi, Jumat (9/12/2022).
Penghentian perkara tersebut dilakukan belum lama ini, meski kasus sempat mangkrak sejak akhir tahun lalu. "Sudah dihentikan seminggu lalu," ungkapnya.
Advertisement
Kuntadi memaparkan, bahwa pihaknya menghentikan perkara tersebut karena tidak ada bukti kuat yang mengarah pada kerugian negara. "Setelah dilakukan pendalaman, itu hanya risiko bisnis," ucap dia.
BACA JUGA: Jokowi Minta Maaf Jika Prosesi Pernikahan Kaesang-Erina Usik Kenyamanan Warga
Sekadar informasi, kasus BPJS Ketenagakerjaan sempat ramai dibicarakan pada tahun lalu.
Pengungkapan kasus tersebut terkesan terkatung-katung menyusul sulitnya menghitung nilai kerugian negara dari praktik investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenegakerjaan.
Padahal, dalam proses penanganan perkara penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung nilai kerugian negara akibat kasus investasi tersebut. Selain itu, penyidik Kejagung juga telah memeriksa saksi, baik dari manajemen BPJS Ketenagakerjaan maupun pihak sekuritas dan manager investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Biaya Makan Jemaah Haji 2026 Dipatok Rp180.000 per Hari
Satwa di Bandung Zoo Diduga Stres, Geopix Minta Evaluasi Mendalam
Putusan MK: Wartawan Hanya Bisa Dipidana Setelah Mekanisme Dewan Pers
Kanada Siap Kirim Pasukan Dukung Pertahanan Greenland
Advertisement
ATR 42-500 yang Hilang Kontak di Pangkep Terbukti Laik Terbang
Kemenhut Gagalkan Peredaran 600 Batang Kayu Ilegal
Polda Metro Jaya Tunda Pemeriksaan Richard Lee, Kondisi Belum Fit
Mulai 2027, Semua Mobil Baru di Indonesia Wajib Gunakan e-BPKB
MK Tolak Uji Materi Ijazah Capres-Cawapres, Permohonan Dinilai Kabur
Advertisement
Kemenhub: Penyebab Kecelakaan ATR 42-500 Belum Bisa Disimpulkan
Trump Urungkan Serangan ke Iran di Tengah Tekanan Sekutu
Ratusan WNI Keluar dari Sindikat Scam Kamboja, KBRI Siapkan Pemulangan
Kecelakaan Kereta Cepat Spanyol Tewaskan 21 Orang di Cordoba
Wajib Halal 2026 Dikebut, BPJPH Matangkan Skema Lintas Kementerian
Advertisement
BMKG Peringatkan Hujan Meluas Senin Ini, Tiga Siklon Pengaruhi Cuaca
Berita Pilihan
Advertisement
Hampir Separuh Pustu di Bantul Rusak, Ancam Layanan Kesehatan
Advertisement
Museum Iptek Hainan Dibuka, Tawarkan Wisata Sains Imersif
Advertisement
Berita Populer
- Banjir Lumpuhkan Kelapa Gading, 3 Kelurahan Terendam
- Pemilih Muda Kritis, Tolak Pilkada DPRD dan Desak Reformasi Pemilu
- Starter Lawan Persela, Lucao Gama Jalani Laga Perdana Bersama PSS
- PKL Dilarang Berjualan di Alun-Alun Wonosari, Pemkab Sediakan 2 Lokasi
- Kevin Diks Yakin Piala Asia 2027 Jadi Titik Kebangkitan
- Tanpa Dana Negara, Bedah Rumah Pemkot Jogja Tetap Jalan di 2026
- Tim SAR Temukan Satu Korban Pesawat IAT di Gunung Bulusaraung
Advertisement
Advertisement
