Advertisement
SBY Ragukan Kualitas Pilpres 2024, PDIP Ungkit Kelemahan Masa Lalu Demokrat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding ada upaya menjegal calon presiden dari partai oposisi. Tudingan itu langsung direspons PDIP.
SBY mengatakan ada indikasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 akan diatur untuk dua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Demokrat, partai yang sedang mencari koalisi untuk Pilpres 2024, akan dihadang agar tak mencalonkan capres-cawapres karena berada di luar pemerintahan.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY belum lama ini.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?”
Tudingan SBY kemudian ditanggapi oleh PDI Perjuangan, selaku partai pengusung pemerintah.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pernyataan SBY tersebut seakan menyebar fitnah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, informasi yang diterima presiden keenam Indonesia tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).
Tuduh Balik SBY
Dia menuduh balik SBY. Selama pemerintahan SBY, jelasnya, malah terjadi banyak kecurangan pelaksanaan Pemilu. Hasto mencontohkan Pemilu 2009, yang menurutnya saat itu banyak kecurangan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).
Selain itu, dia mengatakan perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu.
“Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.
Dia masih menyebutkan beberapa klaim kecurangan Pemilu pada masa SBY, seperti data pemusnahan hasil pemilu, pembentukan tim senyap, dan lain-lain.
Hasto mengatakan seharusnya SBY lebih bijak dalam berkomentar. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi tak pernah ada niatan berbuat jahat dalam Pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Dianggap Sukses Kurangi Emisi dari Sektor Kehutanan, Indonesia Terima Rp718 Miliar
- Akhirnya, Ruben Onsu Lolos dari Gugatan Rp100 Miliar
- 2023, DPUPKP Bantul akan Aspal 39 Ruas Jalan
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
Advertisement

Tahun Lalu, Antusiasme Warga Bekerja di Luar Negeri Tinggi, Bagaimana dengan Tahun Ini?
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Erdogan Umumkan Keadaan Darurat Selama Tiga Bulan untuk Cari Korban Gempa
- Foto Bangunan di Turki Sebelum dan Sesudah Diluluhlantakkan Gempa
- Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Praktisi Mengajar, Minat?
- Jalan Menuju Proyek Tol Jogja Solo Banyak Rusak, Bupati Panggil PT JMM
- Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru Bergetar Sampai 1,5 jam
- Kementerian Perdagangan Temukan Perusahaan Tak Distribusikan Minyakita
- Polri Masih Cari Pilot dan Penumpang Susi Air
Advertisement
Advertisement