SBY Ragukan Kualitas Pilpres 2024, PDIP Ungkit Kelemahan Masa Lalu Demokrat

Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding ada upaya menjegal calon presiden dari partai oposisi. Tudingan itu langsung direspons PDIP.

SBY mengatakan ada indikasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 akan diatur untuk dua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Demokrat, partai yang sedang mencari koalisi untuk Pilpres 2024, akan dihadang agar tak mencalonkan capres-cawapres karena berada di luar pemerintahan.

“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY belum lama ini.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?” 

Tudingan SBY kemudian ditanggapi oleh PDI Perjuangan, selaku partai pengusung pemerintah.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto  mengatakan pernyataan SBY tersebut seakan menyebar fitnah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, informasi yang diterima presiden keenam Indonesia tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Tuduh Balik SBY 

Dia menuduh balik SBY. Selama pemerintahan SBY, jelasnya, malah terjadi banyak kecurangan pelaksanaan Pemilu. Hasto mencontohkan Pemilu 2009, yang menurutnya saat itu banyak kecurangan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).

Selain itu, dia mengatakan perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu.

“Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.

Dia masih menyebutkan beberapa klaim kecurangan Pemilu pada masa SBY, seperti data pemusnahan hasil pemilu, pembentukan tim senyap, dan lain-lain.

Hasto mengatakan seharusnya SBY lebih bijak dalam berkomentar. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi tak pernah ada niatan berbuat jahat dalam Pemilu.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com