Sri Mulyani Sebut Ada Awan Gelap Selimuti Perekonomian Indonesia

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa terdapat 'awan gelap' yang menyelimuti perekonomian Indonesia berupa tekanan inflasi hingga risiko pelemahan ekonomi, padahal kinerja yang positif sudah terjadi pada semester I/2022.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mendesain RAPBN dengan dasar optimisme, yakni capaian kinerja perekonomian yang baik pada semester I/2022. Pertumbuhan ekonomi kuartal II/2022 mampu mencapai 5,44 persen atau termasuk yang tertinggi di Asean, juga inflasi di angka 4,94 persen yang relatif moderat dari negara-negara lain.
Meskipun begitu, dia menilai bahwa terdapat risiko yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia pada paruh kedua tahun ini dan 2023. Risiko itu terutama berasal dari tekanan eksternal yang merembet ke aktivitas ekonomi domestik.
"Kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi, serta ketegangan geopolitik bahkan mulai melanda perekonomian Eropa, Amerika Serikat, dan China," ujar Sri Mulyani pada Selasa (30/8/2022).
BACA JUGA: Kucing Liar di Jogja Akan Dikendalikan Tahun Depan karena Sangat Banyak
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia, dalam bentuk krisis pangan dan energi yang memacu lonjakan harga. Kenaikan suku bunga pun mencekik negara-negara berkembang karena terjadi arus modal keluar.
"Ini berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaksa suku bunga disesuaikan ke atas. Dampak rambatan global ini dapat mengancam ekonomi Indonesia dalam bentuk tekanan harga [inflasi], pelemahan permintaan dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Sri Mulyani menilai bahwa di tengah kondisi tersebut, keuangan negara harus menjadi bantalan atas berbagai guncangan global. Hal tersebut harus tetap berjalan di tengah tuntutan konsolidasi fiskal, yakni pengembalian defisit APBN di bawah 3 persen pada tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kabareskrim Polri Tak Lapor LHKPN sejak 2017, KPK: Nanti Kami Cek
- Deretan Negara dengan Durasi Puasa Terpendek di Dunia: Ada Indonesia
- Mayat Membusuk di Plafon Rumah Kosong Gemparkan Warga Semarang
- Besaran Pesangon Karyawan PHK dan Pensiun Sesuai UU Cipta Kerja
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Dalam Versi Arab dan Latin
Advertisement

Jam Kerja Pegawai Gunungkidul Dipangkas Selama Ramadan, Jumat Sampai Jam 11.00 WIB
Advertisement

Ingin Buka Puasa di Hotel? Ini 3 Rekomendasi Tempat di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ini 10 Amalan Terbaik Wajib Diketahui Bagi yang Berpuasa Ramadan
- PPATK Pastikan Dokumen Diberikan ke Kemenkeu Terkait TPPU
- Saling Klaim! Ribuan Pasukan Rusia dan Ukraina Tewas dalam Sehari
- Catat! Ini Kerugian Buruh Jika UU Cipta Kerja Diberlakukan
- Pesawat Super Air Jet AC Mati, Penumpang Bali-Jakarta Basah Kuyup
- Mendag Zulhas Sebut Harga Pangan Masih di Awal Ramadan
- Jokowi Larang ASN hingga TNI Gelar Buka Puasa Bersama, Ini Alasannya
Advertisement