Advertisement
Sri Mulyani Sebut Subsidi BBM hingga Listrik Bisa Bangun 3.333 Rumah Sakit
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran sebesar Rp502,4 triliun yang dialokasikan untuk subsidi BBM, LPG, hingga listrik setara dengan pembangunan rumah sakit sebanyak 3.333 rumah sakit skala menengah hingga 3.501 ruas tol baru dengan estimasi biaya Rp142,8 miliar per km.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/8/2022).
Advertisement
BACA JUGA: Kabar Gembira! Bulan Depan Trans Jogja Akan Diintegrasikan dengan KRL
"Kalau kita punya uang Rp502 triliun itu bisa dapat apa saja dari APBN kita? Rp502 triliun itu kita bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333, kalau Menteri Kesehatan sekarang minta anggaran supaya bisa membangun RS kelas menengah sampai ke seluruh pelosok," kata Sri Mulyani.
Tak hanya setara dengan 3.333 rumah sakit kelas menengah, anggaran Rp502 triliun juga dapat membangun sekolah dasar (SD) sebanyak 227.886 sekolah dengan estimasi biaya Rp2,19 miliar per SD.
Kemudian, pemerintah juga dapat membangun 3.501 ruas tol baru dengan estimasi biaya Rp142,8 miliar per km. Bahkan, menurutnya, dengan dana tersebut pemerintah dapat menyelesaikan tol Trans Sumatera lantaran pembangunan tol Trans Sumatera masih ada yang belum tersambung.
Selain itu, pemerintah juga dapat membangun 41.666 puskesmas dengan estimasi biaya Rp12 miliar per unit dengan anggaran Rp502 triliun.
BACA JUGA: Jadi Satu-satunya di Indonesia, Satlinmas Rescue Istimewa Terdaftar di Aplikasi SIM Linmas
"Kalau kita concern mengenai kesehatan ini, 41.666 puskesmas yang kita bisa bangun di seluruh tanah air terutama di daerah tertinggal, terluar, yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang Rp502 triliun," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun. Jika volume tidak dikendalikan serta melihat tren harga ICP dari US$100 per barel menjadi US$105 per barel, dan nilai tukar dari Rp14.450 menjadi Rp14.700 per dollar AS, maka belanja subsidi dan kompensasi energi bakal membengkak, atau diperkirakan mencapai Rp698 triliun. Itu artinya, pemerintah harus menambah Rp195,6 triliun untuk tetap menahan harga energi di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Persoalan Sampah Dikhawatirkan Berdampak ke Citra Pariwisata Jogja
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Senator AS Ancam Sanksi Keras Jika Mahkamah Internasional Jatuhkan Perintah untuk Menangkap PM Israel
- Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Landa Pacitan, BMKG Jelaskan Penyebabnya
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Volume Sampah Plastik Naik 5% Tiap Tahun, Kemasan Guna Ulang Perlu Digalakkan
Advertisement
Advertisement