Advertisement
Komisi III Panggil Kapolri, Misteri "Kerajaan Sambo" Terkuak?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan kasus yang melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo pada Rabu (24/8/2022).
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa dalam RDP tersebut Kapolri akan dimintai penjelasan mengenai dugaan bisnis gelap "Kerajaan Sambo".
Advertisement
"Itu pasti lah [ditanya soal 'Kerajaan Sambo'], karena bicara soal aliran diagram yang saling balas kan. Nah itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh ada konflik internal juga gitu, ini juga kami liat," kata Desmond kepada awak media di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
BACA JUGA: BBM Naik Bikin Menderita, Buruh Ancam Mogok Besar-besaran
Dia melanjutkan, kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua yang diduga dirancang oleh Sambo telah menjalar ke banyak permasalahan lain. Oleh karenanya, Komisi III merasa perlu untuk meminta keterangan dari Kapolri.
Desmond menyebut beberapa bisnis gelap, yang diduga melibatkan Sambo dan beberapa anggota aktif Polri lainnya adalah judi online dan narkoba. "Tiba tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo," imbuhnya.
Dia menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen melakukan pengawasan kepada Kapolri, khususnya terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan beberapa tersangka lainnya. Dia berharap, kasus Sambo menjadi momentum pembenahan tubuh Polri menjadi lebih baik.
"Sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan institusinya ke depan. Tentunya peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Polri ke depan," ungkap Desmond.
Sebelumnya, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Kerajaan Sambo berkaitan dengan faksi yang tercipta di tubuh Polri. Menurutnya, Kerajaan Sambo tercipta karena efek kultural dan hirarkis di lembaga kepolisian.
"Itu yang saya katakan terlalu banyak [faksi Sambo di Polri] sehingga seperti kerajaan, ada Mabes seperti Mabes," jelas Mahfud saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (22/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement