Advertisement
Komisi III Panggil Kapolri, Misteri "Kerajaan Sambo" Terkuak?
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Komisi III DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan kasus yang melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo pada Rabu (24/8/2022).
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa dalam RDP tersebut Kapolri akan dimintai penjelasan mengenai dugaan bisnis gelap "Kerajaan Sambo".
Advertisement
"Itu pasti lah [ditanya soal 'Kerajaan Sambo'], karena bicara soal aliran diagram yang saling balas kan. Nah itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh ada konflik internal juga gitu, ini juga kami liat," kata Desmond kepada awak media di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
BACA JUGA: BBM Naik Bikin Menderita, Buruh Ancam Mogok Besar-besaran
Dia melanjutkan, kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua yang diduga dirancang oleh Sambo telah menjalar ke banyak permasalahan lain. Oleh karenanya, Komisi III merasa perlu untuk meminta keterangan dari Kapolri.
Desmond menyebut beberapa bisnis gelap, yang diduga melibatkan Sambo dan beberapa anggota aktif Polri lainnya adalah judi online dan narkoba. "Tiba tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo," imbuhnya.
Dia menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen melakukan pengawasan kepada Kapolri, khususnya terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan beberapa tersangka lainnya. Dia berharap, kasus Sambo menjadi momentum pembenahan tubuh Polri menjadi lebih baik.
"Sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan institusinya ke depan. Tentunya peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Polri ke depan," ungkap Desmond.
Sebelumnya, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Kerajaan Sambo berkaitan dengan faksi yang tercipta di tubuh Polri. Menurutnya, Kerajaan Sambo tercipta karena efek kultural dan hirarkis di lembaga kepolisian.
"Itu yang saya katakan terlalu banyak [faksi Sambo di Polri] sehingga seperti kerajaan, ada Mabes seperti Mabes," jelas Mahfud saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (22/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Dinsos Sleman Fasilitasi Puluhan Dokumen Kependudukan Warga Marginal
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- DIY di Jalur Aktif Bumi: Mengapa Gempa Bumi Kerap Mengguncang Jogja
- 247 Guru Honorer Bantul Belum Diangkat P3K Paruh Waktu
- Pemkab Bantul Siapkan Rp2,4 Miliar Tangani Dampak Bencana di 14 Titik
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 6 Februari 2026
- BBPPMT Jogja Bahas Tindak Lanjut Riset Trans Patriot
- Cuaca DIY Jumat 6 Februari: Semua Wilayah DIY Hujan Ringan
- Jelang Ramadan 2026, Harga Pangan di Jogja Masih Stabil
Advertisement
Advertisement



