Advertisement
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat Rp450 Miliar
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kiri) bersama Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf (kanan) menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana bantuan kompensasi dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta, Senin (25/7/2022). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay - hp.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penyidik Badan Bareskrim Polri menemukan fakta baru dalam dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Pemgmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memaparkan bahwa fakta baru yang terungkap selama proses penyidikan berlangsung antara lain ACT juga mengelola uang sebesar Rp2 triliun.
Advertisement
“Penyidik menemukan fakta bahwa yayasan ini mengelola dana umat yang nilainya sebesar kurang lebih Rp2 triliun,” ujar Ramadhan di gedung Humas Polri, Jumat (29/7/2022)
Ramadhan mengatakan bahwa uang tersebut didapatkan oleh ACT sedari tahun 2005-2019. Lalu, uang tersebut dipotong sebesar 25 persen oleh ACT.
“Total donasi yang masuk ke yayasam ACT dari tahun 2005 sampai tahun 2020 sekitar Rp 2 triliun, dari Rp2 triliun ini donasi yang dipotong senilai Rp450 miliar atau sekitar 25 persen dari seluruh total yang dikumpulkan,” tuturnya.
Penyidik, kata Ramadhan, juga telah memperoleh gambaran bahwa uang senilai Rp450 miliar tersebut digunakan oleh pihak ACT tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Dana yang dipotong atau diselewengkan oleh pihak yayasan atau disalah gunakan bukan untuk peruntukannya senilai 25 persen tadi atau sekitar Rp450 miliar,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
Advertisement
Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
Berita Pilihan
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
Advertisement
Khitan Massal Masjid Syuhada, Pelayanan Premium dari Khitan Space
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
- KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
Advertisement
