Advertisement
Jokowi Coret Delapan Proyek dari Daftar Proyek Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan tiga proyek strategis nasional di Desa Raknamo, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (9/1). Tiga proyek strategis nasional yang diresmikan itu adalah Bendungan Raknamo, Pos Lintas Batas Negara Wini dan PLBN Motamasin. - Antara/Kornelis Kaha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret delapan proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan terdapat perubahan atas daftar PSN yang mengubah 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program jelang semester II/2022.
"Beberapa proyek yang keluar ini karena merupakan saran dari Pak Menteri [Airlangga Hartarto] sendiri," kata Wahyu di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (26/7/2022).
Dari 8 proyek yang dikeluarkan tersebut, lima diantaranya proyek Bendungan Tiro Aceh, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, Cikarang Bekasi Laut (CBL), Kereta Api Kalimantan Utara, dan Bandara Bali Utara.
Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali dimana perubahan terakhir melalui Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Dalam Permenko tersebut, terdapat 208 proyek dan 10 program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi Rp5.739,7 triliun.
Kendati demikian, pemerintah akan kembali merevisi Peraturan Menko Perekonomian tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 dimana daftar PSN menjadi 200 proyek dan 12 program. Itu artinya, ada 8 proyek yang dicoret dan 2 program yang ditambah dalam Permenko tersebut.
Wahyu menuturkan, di dalam Permenko tersebut telah dilakukan evaluasi sesuai arahan Presiden Jokowi sehingga ada beberapa proyek yang dikeluarkan dan ada beberapa proyek yang tetap dimasukkan lantaran dinilai sangat strategis, tidak menggunakan uang APBN, dan diperkirakan dapat selesai sebelum 2024 serta dapat menambah potensi penyerapan tenaga kerja.
"Permenkonya belum kita share karena sekarang masih dalam proses pengundangan dan mungkin dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke pihak media. Tapi sebagai bocoran, kita akan segera terbitkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022," ujarnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Leonardo DiCaprio Disebut Cocok untuk Squid Game Versi Amerika Serikat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Harun Masiku
Advertisement
Presiden Prabowo dan MBS Bahas Pelayanan Haji hingga Kesehatan
Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.000 Triliun dalam 5 Tahun
Kemenhub: 31 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Berhasil Diselamatkan
Advertisement
Kejagung Lelang Rumah Terpidana TPPU Doni Salmanan Rp3,5 Miliar
KPK Tetapkan Mantan Sekjen MPR RI Maruf Cahyono Tersangka Suap
3 Penumpang dan 1 Kru KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Sempat Viral, Buaya Muara yang Meresahkan Warga di Sungai Progo Bantul Akhirnya Ditangkap
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
- Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
- Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
- KPK Periksa Eks Direktur PT Inai Kiara Indonesia Sebagai Saksi Kasus Suap Proyek Pengerukan Pelabuhan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Putusan MK Soal Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada, Mendagri Bakal Ajak Rapat Sejumlah Kementerian
- Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Advertisement
