Advertisement
Suap Apartemen Jogja: Haryadi Abaikan Rekomendasi Teknis DPUPKP

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan guna mengembangkan kasus suap apartemen Royal Kedhaton Jogja yang melibatkan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.
KPK memastikan Haryadi saat menjabat mengabaikan rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) terkait dengan izin apartemen Royal Kedhaton.
Advertisement
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan kasus mantan Wali Kota Jogja berkaitan dengan suap pada proses pemberian izin pendirian apartemen pelanggaran hukumnya jelas.
BACA JUGA: KSAD Jenderal Dudung Jadi Duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia
Pada aturannya dari sisi lokasi jelas tidak memungkinkan tapi dikeluarkan termasuk juga derajat elevasinya maupun jumlah lantainya dari ketentuan juga dilanggar.
Hal ini menunjukkan tersangka telah menerabas sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingannya. Padahal di Jogja berbagai ketentuan baik perda dan aturan lainnya terkait izin hotel dan apartemen sangat limitatif.
“Ketentuan perda yang mengatur tentang perizinan khususnya di hotel di kota Jogja ini sudah sangat limitatif sudah sangat jelas dan pasti, tapi kemudian kepastian dan kejelasan itu justru dilanggar [oleh Haryadi] bahkan rekomendasi teknis dari Dinas PU [DPUPKP Jogja] yang mengatakan tidak memungkinkan itu juga kemudian diabaikan,” katanya di kompleks Kepatihan, Kamis (30/6/2022).
Dia berharap ada komitmen pemerintah, ketika regulasi dibuat harus ditegakkan dan ditaati. Jika peraturan tidak ditaati maka kemudian ketidaktaatan itu menunjukkan adanya indikasi korupsi.
Mantan Wali Kota Jogja dalam kasusnya tersebut, kata Nurul, lingkungan cagar budaya yang seharusnya tidak boleh dibangun bangunan atau dengan ketentuan yang ketat kemudian ditabrak dengan dibumbui kepentingan pribadi.
“Ini yang kami tekankan ketika berkomitmen apalagi komitmennya diatur dalam Perda itu ada ukuran untuk kemudian ditegakkan. Kalau kemudian ada pelanggaran maka tertentu kemudian pelanggarannya itu menjadi indikator kami untuk turun aAda apa ini dan ternyata terbukti ada sesuatu [suap],” katanya.
Ghufron menegaskan KPK berkomitmen untuk mengembangkan kasus suap izin apartemen di Jogja. Menurutnya bisa saja pintu pelanggarannya suap, tetapi ada dugaan suap maupun gratifikasi sebelumnya.
Hanya saja, penyidik masih merahasiakan titik mana saja yang dibidik dalam urutan kasus Haryadi. “Tapi sejauh ini sekali lagi selalu KPK mengembangkannya pada dugaan-dugaan bidang lainnya. Bukan hanya suap saja Jadi mungkin pintunya suap mungkin kemudian ada suap-suap sebelumnya. Mungkin ada gratifikasi atau ada pemerasan atau bahkan ada melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang lain sedang kami apa kembangkan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement