Advertisement
Partai Buruh Laporkan KPU ke Bawaslu, Ini Alasannya
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Komite Eksekutif Partai Buruh melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU ke Bawaslu, Senin (13/6/2022).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut Bawaslu telah menerima laporan dari pihaknya dengan baik. "Bawaslu merespons dengan baik bahkan menyatakan akan menjadi penyelenggara pemilu sebagaimana yang diharapkan yaitu demokrasi yang sehat, pemilu yang bersih, pemilu antiuang dan pemilu jujur dan adil," katanya, Senin.
Advertisement
Terkait dengan langkah yang akan ditempuh ke depannya, saat ini Said meyakini Bawaslu akan menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. "Kami meyakini Bawaslu akan menjalankan fungsi dan tugasnya, maka partai buruh akan mengawalnya," lanjutnya.
BACA JUGA: Vaksin PMK Akan Diberikan ke Ternak Mulai Besok
"Kalau mereka tidak menindaklanjuti apa yang kami laporkan atau sebagai sebuah temuan yang tadi sudah dijekkan, tentu langkah hukum dan aksi-aksi akan dilakukan terhadap aturan yang menyimpang,"
Adapun pelanggaran yang dimaksud disebutkan oleh Kepada Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Partai Buruh, Said Salahudin terkait dengan syarat verifikasi anggota partai yang harus sesuai dengan alamat e-KTP. Baginya ini merupakan kerugian mendasar.
Kemudian pihaknya juga menentang masa kampanye 75 hari karena menurutnya hal tersebut tidak selaras dengan UU No.17/2017 tentang pemilu yang di desain minimal tujuh bulan.
Tak hanya itu, KPU juga dinilai melanggar peraturan KPU No.3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga dia menilai KPU tidak siap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 karena rincian tahapan tidak jelas dan merugikan partainya.
"PKPU gak menyebutkan kapan penetapan calon. Artinya apa? Pemilu kita diselenggarakan tanpa ada kepastian hukum," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
UEA Larang Rekam Dampak Serangan Militer, Pelanggar Terancam Penjara
Libur Nyepi-Lebaran 2026, Pemerintah Terapkan Skema WFA
AS: Cabang Ikhwanul Muslimin di 3 Negara Ini Jadi Organisasi Teroris
Stok Pencegat Rudal Israel Menipis
Advertisement
Konflik AS, Israel, Iran Ancam Infrastruktur AI Global
Target Pemerasan Rp750 Juta, Bupati Cilacap Kantongi Rp610 Juta
KPK Ungkap Permintaan Rp515 Juta untuk THR Forkopimda di Cilacap
Dubai Kini Sepi di Tengah Ketegangan Kawasan
Iran Beralih ke BeiDou China, Tinggalkan Sistem GPS AS
Advertisement
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tidak Ditutup saat Konflik
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Dinilai Ancaman Demokrasi
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Advertisement
Pemerintah Kutuk Keras Teror Air Keras terhadap Aktivis KontraS
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 15 Maret
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Trump Ancam Serang Pulau Kharg Jika Selat Hormuz Diblokir Iran
- Kasus Campak Bantul Naik 17 Kasus, Banguntapan Tertinggi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
- Arus Kendaraan ke Puncak Bogor Masih Lancar H-7 Lebaran 2026
- Arus Pantura Cirebon Mulai Naik H-7 Lebaran, Lalu Lintas Lancar
- Jalur Tol Fungsional Jogja-Solo dan Bawen Disiapkan Saat Lebaran
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
Advertisement
Advertisement
