Advertisement
Pengamat Sebut APBN Tak Siap Tanggung Biaya Pembangunan IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin prosesi Kendi Nusantara atau penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia di kawasan Titik Nol Kilometer iIbu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur pada Senin (14 Maret 2022) / Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor Didin S. Damanhuri mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak siap membiayai Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, hanya sekitar 10% dari APBN yang siap untuk membiayai IKN.
"Untuk membiayai IKN ini yang notabene untuk awal saja Rp46,6 triliun. Bayangkan itu hanya sekitar 10 persen yang siap APBN," kata Didin, mengutip kanal YouTube Achmad Nur Hidayat, Selasa (7/6/2022).
Advertisement
Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan menerapkan skema refocusing hanya Rp4,6 triliun yang tersedia. Itu pun, kata dia, dengan terpaksa mengorbankan prioritas-prioritas pemerintah sendiri, dalam rangka pembangunan IKN.
Belum lagi, lanjutnya, ada isu-isu mengenai investor-investor yang hengkang dari pembangunan IKN. Dia menilai dari sisi finansial memang tidak siap untuk membiayai pembangunan IKN. Didin juga menyinggung utang pemerintah yang saat ini sudah mencapai Rp7.000 triliun.
"Utang pemerintah saja sudah Rp7.000 triliun sekian. Belum utang BUMN, utang dalam negeri dan lainnya. Jadi saya kira ini akan menjadi problem karena cicilan pokok bunga saja dalam APBN sudah menggerus katakanlah mendekati 40 persen," ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai ketahanan fiskal yang berkelanjutan atau fiscal sustainability jelas sudah dirontokkan jika pembangunan IKN dipaksakan.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyiapkan APBN 2023 senilai Rp367,7 triliun hingga Rp 417,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan IKN. Kendati demikian, pemerintah belum memberikan informasi rinci mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk proyek IKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
