Advertisement
Partai Gelora: Tiket Capres Pilpres 2024 Sudah Diborong Para Oligarki
Fahri Hamzah - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengungkap kalau tiket calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 sudah dikuasai para oligarki.
Padahal, seharusnya tiket capres diambil dari perolehan suara pemilu terbaru yakni tahun 2024 melalui perolehan suara parpol, ujarnya.
Advertisement
"Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kedaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024," kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2022).
Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan ambang batas dari hasil pemilu legislatif (Pileg) 2024 akan menjadi tiket baru. Alasannya, electoral threshold itu adakah syarat kemenangan, bukan syarat maju menjadi capres.
"Di seluruh dunia itu tidak ada threshold dijadikan syarat maju menjadi capres, tapi syarat kemenangan. Kalau syarat maju seperti di Amerika Serikat melalui konvensi dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi," katanya.
BACA JUGA: Penyebab Mahasiswa Jogja Dibakar, Polisi: Pelaku Murka dengan Gestur Tubuh Korban
Namun, berbeda dengan Indonesia, Suatu partai tanpa syarat bisa mencalonkan pada putaran pertama. Dengan demikian tidak ada calon dari independen, semua capres mengunakan kendaraan partai politik.
"Akan menjadi rumit (calon independen), karena partai politik juga ingin menang sebagai bentuk keterpilihan dari masyarakat," katanya.
Dengan demikian, semua bisa maju melalui partai politik hasil pemilu terbaru pada 2024.
Tiket terbaru inilah yang membuat semua pihak yang diunggulkan bisa diusung oleh partai politik untuk maju d capres 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
