Advertisement
Begini Hasil Survei Jika Pilpres Digelar Hari Ini
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei jika Pemilihan Presiden (Piplres) digelar hari ini. Survei ini digelar untuk periode 12 - 28 Januari 2022 yang melibatkan 1.982 responden di 34 provinsi yang tersebar secara proposional.
Survei ini mengambil responden pada titik TPS dari seluruh populasi yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Adapun metode yang digunakan adalah multistage random sampling. Margin of error dalam survei ini sekitar di bawah 2,21% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Direktur Eksekutive LKPI Kristin Ervina menjelaskan preferensi publik jika Pilpres digelar hari ini, nama Airlangga Hartarto menjadi kandidat terkuat sebagai presiden. Sebanyak 15,3% responden memilih Airlangga Hartarto melalui pertanyaan terbuka. Adapun kandidat terkuat kedua 14,7% responden adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini dan di urutan ketiga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dipilih sebanyak 14,3%.
"Kemudian di urutan keempat Moeldoko 8,9 persen, Muhaimin Iskandar 4,9 persen. Lalu nama-nama Gubernur yang masih menjabat juga masuk dalam daftar seperti Khofifah Indar Parawansa 3,9 persen Anies Baswedan 3,7 persen , dan Ridwan Kamil 3,5 persen," katanya dalam rilis yang diterima, Jumat (4/1/2022).
Baca juga: Duet Prabowo-Muhaimin di Pilpres 2024, PKB Respons Begini
Kemudian nama Puan Maharani 3,3% dan Sandiaga Uno berada di posisi enam dengan persentase sebesar 2,7%. Agus Harimurti Yudhoyono dengan suara responden sebesar 2,2% dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,5%.
Ia menambahkan dalam survei itu juga menghasilkan tngkat persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap roda pemerintahan. Hasil menunjukkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 87,6%, dan yang tidak puas hanya 7,7%. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 4,7%.
"Tingkat kepuasan publik pada kinerja bidang ekonomi adalah sebesar 83,7 persen hasil ini lebih tinggi dari tingkat kepuasan kinerja di bidang politik/hukum sebesar 78,6 persen, dan bidang sosial sebesar 70,7 persen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
7 Suporter Persita Tangerang Jadi Tersangka Perusakan Bus Persis Solo
Sah! PKS Deklarasi Anies Baswedan Capres 24 Februari Mendatang
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe hingga 40 Hari, Ini Alasannya...
Pemerintah Bakal Gelontorkan 450.000 Ton Migor Setiap Bulan hingga April
Advertisement
Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Polisi Gelar Olah TKP Ricuh Demo Aremania, 13 Orang Diperiksa Intens
Ini Jejak Karier Sosok Purnawirawan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI
Ini Peta Desa di Magelang Terdampak Tol Jogja Bawen
Tiga Kali Gempa di Laut Selatan dalam Sehari, Begini Kata BMKG
Advertisement
Kemenlu Panggil Dubes Swedia untuk Sampaikan Kecaman Pembakaran Al-Quran
BPS Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasannya!
Zelensky Desak Agar Rusia Tidak Dibolehkan Ikut Olimpiade Paris 2024
Advertisement
Beroperasi Lagi Bulan Depan, Simak Cara Beli Tiket Kereta Panoramic
Berita Pilihan
- Cerita Mbak Niken Klaten Hilang 2 Bulan: Motor Dibawa Cowok, Pulang Naik Ojek
- BPS Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasannya!
- Resmi Jadi Wali Kota Semarang, Ini Profil Hevearita Gunaryanti Rahayu
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
- Klaten Tetap Tolak Jalan Tol Lingkar Luar Solo
Advertisement
Kraton Tetap Tak Mau Melepaskan Tanah Desa untuk Tol Jogja, Ini Penjelasan Pemda DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Banyak Kantor dan Ruko Kosong Dijual di Jakarta
- Ini Penyebab Kasus Pencucian Uang Tahun 2022 Naik Signifikan
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
- Pengamat: Reshuffle Kabinet Tak Akan Pengaruhi Konstelasi Politik Nasional
- Cerita Jokowi saat Rapat Putuskan Lockdown Atau Tidak di Awal Pandemi
- Waspada! Pembobol Rekening Berkedok Tagihan BPJS Kesehatan
- Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat & Studi Banding, Ini Klarifikasi Menpan RB
Advertisement
Advertisement
