Advertisement
Begini Hasil Survei Jika Pilpres Digelar Hari Ini
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei jika Pemilihan Presiden (Piplres) digelar hari ini. Survei ini digelar untuk periode 12 - 28 Januari 2022 yang melibatkan 1.982 responden di 34 provinsi yang tersebar secara proposional.
Survei ini mengambil responden pada titik TPS dari seluruh populasi yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Adapun metode yang digunakan adalah multistage random sampling. Margin of error dalam survei ini sekitar di bawah 2,21% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Advertisement
Direktur Eksekutive LKPI Kristin Ervina menjelaskan preferensi publik jika Pilpres digelar hari ini, nama Airlangga Hartarto menjadi kandidat terkuat sebagai presiden. Sebanyak 15,3% responden memilih Airlangga Hartarto melalui pertanyaan terbuka. Adapun kandidat terkuat kedua 14,7% responden adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini dan di urutan ketiga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dipilih sebanyak 14,3%.
"Kemudian di urutan keempat Moeldoko 8,9 persen, Muhaimin Iskandar 4,9 persen. Lalu nama-nama Gubernur yang masih menjabat juga masuk dalam daftar seperti Khofifah Indar Parawansa 3,9 persen Anies Baswedan 3,7 persen , dan Ridwan Kamil 3,5 persen," katanya dalam rilis yang diterima, Jumat (4/1/2022).
Baca juga: Duet Prabowo-Muhaimin di Pilpres 2024, PKB Respons Begini
Kemudian nama Puan Maharani 3,3% dan Sandiaga Uno berada di posisi enam dengan persentase sebesar 2,7%. Agus Harimurti Yudhoyono dengan suara responden sebesar 2,2% dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,5%.
Ia menambahkan dalam survei itu juga menghasilkan tngkat persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap roda pemerintahan. Hasil menunjukkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 87,6%, dan yang tidak puas hanya 7,7%. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 4,7%.
"Tingkat kepuasan publik pada kinerja bidang ekonomi adalah sebesar 83,7 persen hasil ini lebih tinggi dari tingkat kepuasan kinerja di bidang politik/hukum sebesar 78,6 persen, dan bidang sosial sebesar 70,7 persen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
Advertisement
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Pilkada Kulonprogo: Pendaftaran Panwascam Dibuka, Kebutuhan Formasi Menunggu Hasil Tes
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
