Advertisement
Fantastis! Kerusakan Infrastruktur Ukraina Akibat Invasi Rusia Tembus Rp900 Triliun
Sebuah permukiman warga di Kharkiv, Ukraina hancur setelah ditembak rudal oleh pasukan Rusia - The Moscow Times
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kerusakan infrastruktur di Kyiv, Ukraina akibat invasi Rusia mencapai sekitar US$63 miliar atau sekitar Rp904 triliun (dengan kurs RP14.354 per dolar).
Perkiraan tersebut disampaikan oleh pakar asal Ukraina seperti dilansir dari BBC.com pada Senin (28/3/2022).
Advertisement
Kerusakan tersebut merupakan tantangan besar bagi Ukraina, salah satu negara termiskin di Eropa. Menurut data Bank Dunia, kerugian ini setara dengan lebih dari sepertiga produk domestik bruto (PDB) Ukraina sebesar US$155 miliar atau sekitar Rp2,2 kuadriliun pada 2020.
Menurut sebuah laporan baru oleh Sekolah Ekonomi Kyiv, sejak awal perang Rusia vs Ukraina pada 24 Februari 2022, tercatat kerusakan infrastruktur Ukraina mencapai US$62,88 miliar Rp900 triliun. Adapun, estimasi kerusakan bertambah US$3,5 miliar dari angka itu terjadi pekan lalu.
BACA JUGA: Harga Gorengan di Bantul Ikut Naik Gara-Gara Migor
Seperti diketahui, sudah sebulan lebih tentara Rusia menyerang Ukraina. Kehancuran di lapangan sudah dipastikan akibat serangan militer dengan puing-puing terlihat sejauh mata memandang.
Tidak hanya prasarana transportasi dan perlintasan bagi warga sipil, tempat tinggal warga pun terkena serangan rudal dan misil milik Rusia. Selain itu, fasilitas umum masyarakat, seperti gedung pemerintahan bahkan rumah sakit, juga menjadi sasaran serangan militer Rusia.
Para ahli Ukraina menghitung bahwa lebih dari 8.000 jalan, 260 jembatan, dan 4.431 tempat tinggal telah direbut dan dilenyapkan oleh serangan militer Rusia.
Sementara itu, 92 pabrik atau perusahaan, 378 lembaga pendidikan, 138 fasilitas kesehatan, 2 pelabuhan, 12 bandara sipil dan militer, serta 8 pembangkit listrik, termasuk pembangkit nuklir telah rusak, disita, atau dihancurkan oleh tentara Rusia.
Perkiraan tersebut didasarkan pada kerusakan yang terjadi pada infrastruktur fisik di Ukraina dan tidak menilai kerugian ekonomi total, termasuk dari penutupan bisnis, kehilangan pekerjaan, pembatalan investasi, dan faktor lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
