Advertisement
Duh..Harga Rumah Makin Mahal, Pengamat: Pemerintah Harus Turun Tangan
Pengunjung mencari informasi di stan Bank BTN pada pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (15/2/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk dapat mengatur harga rumah agar tak terus mengalami kenaikan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan harga rumah selalu dikendalikan oleh pengembang swasta sejak dulu. Di sisi lain pengembang swasta meminjam uang dari bank.
Advertisement
"Jadi sudah pasti harga tanah akan naik terus setiap tahun. Kecuali pemerintah bisa mengendalikan harga tanah melalui bank tanah," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/3/2022).
Menurutnya, pemerintah terlalu membiarkan swasta membebaskan lahan begitu besar dengan konsep kota baru dan akhirnya membuat harganya melambung tinggi berkali-kali lipat.
Di samping itu, jumlah orang yang belum memiliki rumah terus bertumbuh karena ketidakmampuannya ditambah dengan kenaikan penduduk di Indonesia setiap tahunnya.
BACA JUGA: PSI Dukung Jokowi 3 Periode, Pengamat Sebut Memalukan!
"Kondisi-kondisi ini akhirnya membuat Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut," ucapnya.
Selain itu, kenaikan harga rumah juga dikarenakan harga bahan bangunan yang termasuk barang relatif langka sehingga kenaikannya selalu diatas tingkat inflasi setiap tahun.
Dia menilai, terdapat upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga rumah bisa terjangkau yakni pemerintah harus punya bank tanah yang bisa menyediakan tanah bagi pengembangan rumah MBR. Pemerintah pun harus menekan tingkat suku bunga sampai 7 persen per tahun.
"Pemerintah harus membuat kebijakan tenor KPR hingga 30 tahun bahkan sampai dengan 40 tahun," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wisata Medis Eksklusif JCB Targetkan Segmen Premium Indonesia
Wapres Gibran Dorong Penguatan Rantai Pasok Pangan, Ini Tujuannya
Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
Advertisement
Pemkot Bengkulu Usulkan Dana Pusat untuk Merehab Rumah Korban Gempa
Banjir Bandang Terjang Tambang Emas di Papua Barat, 15 Orang Meninggal Dunia
Kasus Korupsi Kementerian Tenaga Kerja, KPK Panggil Empat Saksi
Advertisement
Budi Arie Klaim Dirinya yang Melaporkan Dugaan Korupsi PDNS di Kominfo
Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
Bea Cukai dan Pajak Kemenkeu Punya Dirjen Baru, Ini Pejabatnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
- Rest Area KM 21 B Tol Jagorawi Disita Kejagung Terkait Korupsi Timah
- Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto Ditangkap, Pesangon Mantan Pekerja Tetap Harus Dibayarkan
Advertisement
Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo Seksi 1 dan Seksi 2 Wilayah Sleman Diperluas hingga 27 Hektare, Ini Data Desa Terdampak
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Bea Cukai dan Pajak Kemenkeu Punya Dirjen Baru, Ini Pejabatnya
- Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Budi Arie Klaim Dirinya yang Melaporkan Dugaan Korupsi PDNS di Kominfo
- Kasus Korupsi Kementerian Tenaga Kerja, KPK Panggil Empat Saksi
- Banjir Bandang Terjang Tambang Emas di Papua Barat, 15 Orang Meninggal Dunia
- Muncul Desakan Petisi Pencopotan Menteri Kesehatan, Mensesneg: Pemerintah Mendengarkan Serius
Advertisement
Advertisement
