Advertisement
Duh..Harga Rumah Makin Mahal, Pengamat: Pemerintah Harus Turun Tangan
Pengunjung mencari informasi di stan Bank BTN pada pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (15/2/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk dapat mengatur harga rumah agar tak terus mengalami kenaikan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) Panangian Simanungkalit mengatakan harga rumah selalu dikendalikan oleh pengembang swasta sejak dulu. Di sisi lain pengembang swasta meminjam uang dari bank.
Advertisement
"Jadi sudah pasti harga tanah akan naik terus setiap tahun. Kecuali pemerintah bisa mengendalikan harga tanah melalui bank tanah," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/3/2022).
Menurutnya, pemerintah terlalu membiarkan swasta membebaskan lahan begitu besar dengan konsep kota baru dan akhirnya membuat harganya melambung tinggi berkali-kali lipat.
Di samping itu, jumlah orang yang belum memiliki rumah terus bertumbuh karena ketidakmampuannya ditambah dengan kenaikan penduduk di Indonesia setiap tahunnya.
BACA JUGA: PSI Dukung Jokowi 3 Periode, Pengamat Sebut Memalukan!
"Kondisi-kondisi ini akhirnya membuat Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut," ucapnya.
Selain itu, kenaikan harga rumah juga dikarenakan harga bahan bangunan yang termasuk barang relatif langka sehingga kenaikannya selalu diatas tingkat inflasi setiap tahun.
Dia menilai, terdapat upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga rumah bisa terjangkau yakni pemerintah harus punya bank tanah yang bisa menyediakan tanah bagi pengembangan rumah MBR. Pemerintah pun harus menekan tingkat suku bunga sampai 7 persen per tahun.
"Pemerintah harus membuat kebijakan tenor KPR hingga 30 tahun bahkan sampai dengan 40 tahun," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Resmi, Mulai 2028 IKN Jadi Ibu Kota Politik RI
Krisis Air Akibat Perubahan Iklim Global Semakin Parah
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Advertisement
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Advertisement
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Harga Ayam Potong di Bantul Naik, Pedagang Mengaku Penjualan Turun
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
- Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
- Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Advertisement
