Advertisement
Catat! Ini Daftar Bansos yang Berlanjut Tahun Depan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perlindungan sosial sebesar Rp154,8 triliun.
Alokasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan alokasi program perlindungan sosial (perlinsos) tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp186,6 triliun.
Advertisement
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah program perlinsos pada tahun ini akan tetap dilanjutkan pada 2022.
“[Anggaran] bantuan sosial di 2022 kita proyeksikan Rp154,8T, untuk PKH [Program Keluarga Harapan] diberikan kepada 10 juta KPM [keluarga penerima manfaat], kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Kartu Prakerja untuk 2,9 juta penerima,” katanya dalam video conference. Kamis (30/12/2021).
Di samping ketiga program tersebut, pemerintah masih akan melanjutkan sejumlah program, di antaranya dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT desa, dan antisipasi perluasan program bansos lainnya.
Pada 2022, pemerintah pun telah memutuskan untuk memperluas Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
Pemerintah rencananya akan memperluas target sasaran penerima sehingga menjadi 1 juta PKLW ditambah 1,76 juta penduduk miskin ekstrem, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp3,31 triliun.
BACA JUGA: Pengen Bisnis & Karier Sukses? Ketrampilan Ini Wajib Dimiliki
Selain program perlinsos, pemerintah juga menetapkan alokasi anggaran Program PEN untuk bidang kesehatan sebesar Rp117,9 triliun dan untuk penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun.
Dengan demikian, total alokasi anggaran Program PEN pada 2022 adalah sebesar Rp414,1 triliun.
Airlangga menyampaikan, alokasi anggaran untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial akan disesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
