Advertisement
Dugaan Korupsi IPDN Gowa, KPK Panggil Pegawai dan Eks Pekerja Adhi Karya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Gowa, Sulawesi Selatan.
Pegawai dan mantan pekerja PT Adhi Karya (Persero) dipanggil sebagai saksi. Ada tiga orang yang dipanggil.
Advertisement
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut untuk tersangka Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko (DP).
“Semuanya adalah Pegawai PT Adhi Karya Didi Kustiadi, mantan pegawai PT Adhi Karya Ari Prijo Widagdo, dan Direktur PT Kharisma Indotarim Utama Mulyawan,” katanya, Senin (27/12/2021).
Dalam perkara ini, KPK menahan terhadap Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Dono Purwoko, Rabu (10/11/2021). Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kampus IPDN Minahasa, Sulawesi Utara pada 2011.
“Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka DP selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai 29 November 2021,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Rabu (10/11/2021).
Dono sudah berstatus tersangka sejak 2018. Dono diduga turut serta dalam perencanaan korupsi proyek pembangunan kasus IPDN yang dilakukan pada 2010.
Dono diketahui, dibantu oleh mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom dan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo untuk melakukan Korupsi dalam proyek tersebut.
Dudy saat ini sedang menjalani masa hukuman, sementara itu, Adi belum ditahan dengan alasan sakit.
Perbuatan ketiga orang itu mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19,7 miliar dari nilai kontrak Rp124 miliar.
Dono ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sebelum ditahan dia akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
Atas perbuatannya, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Pendaftaran Ditutup, Ini 8 Nama yang Mendaftar Lewat Golkar di Pilkada Bantul 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Advertisement
Advertisement