Tiap Tahun, Indonesia Butuh Rp343 Triliun untuk Tekan Emisi Karbon

Asap membubung dari cerobong-cerobong asap sebuah pabrik pemanas di Jilin, China - Reuters
24 Desember 2021 01:37 WIB Wibi Pangestu Pratama News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia membutuhkan Rp343,6 triliun tiap tahun untuk menurunkan emisi karbon sesuai target Nationally Determined Contributions atau NDC hingga 2030.

Energi dan transportasi menjadi sektor yang membutuhkan sumber dana terbesar karena kontribusinya yang tinggi terhadap emisi karbon dalam negeri. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Indonesia berkomitmen untuk menangani perubahan iklim melalui dokumen NDC. Dokumen itu menargetkan penurunan emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Pada tahun ini, pemerintah memperbaharui komitmen penanganan perubahan iklim Indonesia dengan penyampaian Updated NDC. Dokumen teranyar itu memuat strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang menargetkan pencapaian nol emisi karbon (net zero) pada 2060 atau lebih awal.

Febrio menjabarkan pembaharuan langkah penanganan perubahan iklim itu berpengaruh terhadap kebutuhan biaya untuk mencapai net zero. Sebelumnya, dalam dokumen Second Biennial Update Report (BUR-2) tercantum kebutuhan biaya Indonesia adalah Rp3.461 triliun pada 2020—2030 atau Rp266,2 setiap tahunnya.

"Setelah adanya Peta Jalan NDC, kebutuhan pendanaan untuk mencapai NDC meningkat menjadi Rp3.779 triliun, atau Rp343,60 triliun per tahun pada 2020—2030," ujar Febrio dalam Talkshow on Indonesia’s Sustainable Projects, Kamis (23/12/2021) yang merupakan bagian rangkaian Dubai Expo 2020.

Menurutnya, sumber biaya tertinggi berasal dari sektor energi dan transportasi. Kebutuhan itu mencakup biaya pembangunan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), pemberhentian pembangkit listrik dengan sumber energi fosil, transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang.

Febrio pun menyampaikan berdasarkan kajian Climate Change Fiscal Framework (CCFF), masih terdapat selisih pembiayaan hingga 40 persen untuk dapat mencapai target NDC pada 2030. Untuk itu, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perubahan iklim secara optimal untuk menutup selisihnya.

“Masalah perubahan iklim merupakan bahaya yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca dan target untuk menjaga peningkatan temperatur global di bawah 1,5—2 derajat celcius harus menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini, peran APBN sebagai instrumen fiskal penting baik dari sisi belanja, fasilitas perpajakan, maupun pembiayaan," ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis.com