Advertisement
Berapa Harga Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga? Begini Penjelasan Bio Farma

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Vaksin dosis ketiga diperlukan untuk memperkuat kekebalan tubuh terhadap penularan Covid-19. Namun vaksin booster ini tak lagi gratis.
PT Bio Farma (Persero) menyampaikan bahwa harga vaksin booster COVID-19 atau dosis ketiga masih menunggu regulasi pemerintah.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
"Tentunya harga ditetapkan oleh pemerintah dengan pendampingan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kami juga menunggu jenis vaksin yang akan digunakan," ujar Kepala Bagian Operasional Pelayanan PT Bio Farma, Erwin Setiawan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN bertema "Vaksin Booster untuk Indonesia Lebih Sehat" yang diikuti di Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Namun sebagai gambaran, ia menyampaikan, masyarakat dapat mengacu pada harga yang selama ini ditanggung perusahaan dalam program vaksinasi gotong royong.
"Sebagai referensi, vaksin berbayar yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong kurang lebih sekitar Rp188.000, dan jasa layanan kurang lebih Rp117.000, itu mungkin referensi saat ini yang pelaksanaannya untuk badan hukum dan juga badan usaha," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengaku percaya kepada pemerintah akan memberikan harga yang sesuai.
"Soal harga relatif, pemerintah juga punya aturannya, tidak bisa serta merta harganya dipatok suka-suka yang menjual," ucapnya.
Ia juga menyampaikan, vaksin booster akan diberikan secara gratis bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Dokter Sarankan Tidur Diganjal saat Asam Lambung Naik
"Jadi mereka yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan masuk kategori PBI bisa mendapatkan berbagai jenis layanan kesehatan gratis oleh BPJS Kesehatan, termasuk dalam mendapatkan vaksin booster," paparnya.
Kendati demikian, ia menekankan, kalangan masyarakat mampu, seperti legislator, direksi BUMN harus membayar untuk mendapatkan vaksin booster ini.
"Kalau DPR harus bayar sendiri, kalau dibayari menjadi aneh, teman-teman direksi BUMN juga bayar sendiri," tuturnya.
Ia mengatakan, saat inilah waktunya berbagi dengan kondisi bangsa yang sedang sulit ini.
"Orang di sekitar kami juga kami akan minta untuk bayar sendiri," ucapnya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polres Magelang Kota Amankan 100 Kilogram Bahan Mercon, 1 Pelaku Ditangkap
- 11,39 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
- Alasan Kejagung Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati
- KPK Duga Rafael Alun Trisambodo Terima Gratifikasi Dalam Bentuk Uang
- Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PDIP Klaim Tidak Ada Beda Sikap dengan Jokowi
Advertisement

Viral! Buaya 1,5 Meter Muncul di Kali Oya Gunungkidul
Advertisement

Ini Wisata Air di Wilayah Terpencil Gunungkidul yang Menarik Dikunjungi
Advertisement
Berita Populer
- KPK Temukan Uang dan Puluhan Tas Mewah di Rumah Rafael, Ada Hermes
- Awas! Jogja dan Sejumlah Wilayah di Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Sabtu Ini
- Beda Sikap Piala Dunia U-20, Rudy Sebut Gibran Belum Paham Konstitusi: Belum Lahir Soale
- 3 Tahun Tinggal di Tenda, Bocah Ini Pecahkan Rekor Usai Kumpulkan Donasi Rp13 Miliar
- Ditetapkan Tersangka Gratifikasi, KPK Segera Tahan Rafael Alun
- Bakal Dibagi 3 Kelas, Berapa Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung?
- Klarifikasi Kekayaan 3 Pejabat Ini Bakal Naik ke Tahap Selanjutnya, Susul Rafael Alun?
Advertisement
Advertisement