Advertisement
Epidemiolog UGM Sebut Antigen dan PCR sebagai Syarat Perjalanan Tak Efektif
Petugas medis melakukan rapid tes antigen Covid-19 kepada calon penumpang Kereta Api (KA) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (21/12/2020). - Antara/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Indonesia menerapkan penggunaan hasil tes antigen dan PCR sebagai syarat transportasi, di samping bukti vaksin minimal dosis pertama. Kebijakan ini dinilai tidak efektif dalam men-skrining calon penumpang.
Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama, menuturkan sejak awal tidak setuju penggunaan antigen dan PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun. Menurutnya, penggunaan antigen dan PCR tidak efektif jika hanya digunakan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.
Advertisement
BACA JUGA: Tak Hanya Pesawat, Kebijakan Wajib PCR Bakal Berlaku untuk Semua Moda
“Jadi, bagi saya itu langkah sia-sia dan selama ini satgas tidak pernah juga melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen dan PCR itu efektif mencegah penularan lintas daerah,” ujarnya, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, di negara-negara lain tidak ada yang menggunakan persyaratan semacam ini untuk perjalanan domestik di dalam negeri.
“Karenanya yang lebih penting adalah vaksin dan memakai masker serta sirkulasi udara yang baik,” ungkapnya.
Pemerintah, menurutnya, perlu mempertimbangkan kembali aturan tersebut.
“Jadi, tidak perlu dengan PCR. Belum lagi nanti ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan para pembuat suratnya. Paling penting di perjalanan domestik itu masker, vaksin dan sirkulasi udara yang baik serta bisa jaga jarak,” katanya.
Pada perjalanan jarak jauh, disiplin pemakaian masker sangat diharuskan. Kapasitas penumpang 50-75 persen dengan diatur jarak antar penumpang. Moda kereta api harus menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk.
“Dengan cara-cara seperti itu saya kira sudah cukup membantu. Hal itu perlu saya sampaikan sebab penelitian di Indonesia sampai saat ini masih kurang membahas mengenai seberapa besar risiko tertular di transportasi publik. Pemegang datanya tidak mau melakukan evaluasi soal itu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
