Epidemiolog UGM Sebut Antigen dan PCR sebagai Syarat Perjalanan Tak Efektif
Petugas medis melakukan rapid tes antigen Covid-19 kepada calon penumpang Kereta Api (KA) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (21/12/2020). - Antara/Galih Pradipta Harianjogja.com, JOGJA—Indonesia menerapkan penggunaan hasil tes antigen dan PCR sebagai syarat transportasi, di samping bukti vaksin minimal dosis pertama. Kebijakan ini dinilai tidak efektif dalam men-skrining calon penumpang.
Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama, menuturkan sejak awal tidak setuju penggunaan antigen dan PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun. Menurutnya, penggunaan antigen dan PCR tidak efektif jika hanya digunakan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.
BACA JUGA: Tak Hanya Pesawat, Kebijakan Wajib PCR Bakal Berlaku untuk Semua Moda
“Jadi, bagi saya itu langkah sia-sia dan selama ini satgas tidak pernah juga melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen dan PCR itu efektif mencegah penularan lintas daerah,” ujarnya, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, di negara-negara lain tidak ada yang menggunakan persyaratan semacam ini untuk perjalanan domestik di dalam negeri.
“Karenanya yang lebih penting adalah vaksin dan memakai masker serta sirkulasi udara yang baik,” ungkapnya.
Pemerintah, menurutnya, perlu mempertimbangkan kembali aturan tersebut.
“Jadi, tidak perlu dengan PCR. Belum lagi nanti ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan para pembuat suratnya. Paling penting di perjalanan domestik itu masker, vaksin dan sirkulasi udara yang baik serta bisa jaga jarak,” katanya.
Pada perjalanan jarak jauh, disiplin pemakaian masker sangat diharuskan. Kapasitas penumpang 50-75 persen dengan diatur jarak antar penumpang. Moda kereta api harus menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk.
“Dengan cara-cara seperti itu saya kira sudah cukup membantu. Hal itu perlu saya sampaikan sebab penelitian di Indonesia sampai saat ini masih kurang membahas mengenai seberapa besar risiko tertular di transportasi publik. Pemegang datanya tidak mau melakukan evaluasi soal itu,” katanya.
