Advertisement
Epidemiolog UGM Sebut Antigen dan PCR sebagai Syarat Perjalanan Tak Efektif
Petugas medis melakukan rapid tes antigen Covid-19 kepada calon penumpang Kereta Api (KA) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (21/12/2020). - Antara/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Indonesia menerapkan penggunaan hasil tes antigen dan PCR sebagai syarat transportasi, di samping bukti vaksin minimal dosis pertama. Kebijakan ini dinilai tidak efektif dalam men-skrining calon penumpang.
Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama, menuturkan sejak awal tidak setuju penggunaan antigen dan PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun. Menurutnya, penggunaan antigen dan PCR tidak efektif jika hanya digunakan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.
Advertisement
BACA JUGA: Tak Hanya Pesawat, Kebijakan Wajib PCR Bakal Berlaku untuk Semua Moda
“Jadi, bagi saya itu langkah sia-sia dan selama ini satgas tidak pernah juga melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen dan PCR itu efektif mencegah penularan lintas daerah,” ujarnya, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, di negara-negara lain tidak ada yang menggunakan persyaratan semacam ini untuk perjalanan domestik di dalam negeri.
“Karenanya yang lebih penting adalah vaksin dan memakai masker serta sirkulasi udara yang baik,” ungkapnya.
Pemerintah, menurutnya, perlu mempertimbangkan kembali aturan tersebut.
“Jadi, tidak perlu dengan PCR. Belum lagi nanti ada permainan surat antigen atau PCR palsu yang hanya akan menguntungkan para pembuat suratnya. Paling penting di perjalanan domestik itu masker, vaksin dan sirkulasi udara yang baik serta bisa jaga jarak,” katanya.
Pada perjalanan jarak jauh, disiplin pemakaian masker sangat diharuskan. Kapasitas penumpang 50-75 persen dengan diatur jarak antar penumpang. Moda kereta api harus menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk.
“Dengan cara-cara seperti itu saya kira sudah cukup membantu. Hal itu perlu saya sampaikan sebab penelitian di Indonesia sampai saat ini masih kurang membahas mengenai seberapa besar risiko tertular di transportasi publik. Pemegang datanya tidak mau melakukan evaluasi soal itu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
