Advertisement
Haris Azhar: Polisi Baru Bekerja Jika ada Uang & Tekanan Publik
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi kantor KPK di Jakarta, Kamis (10/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso - wsj.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Lokataru Haris Azhar menilai polisi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma`ruf Amin melayani kepentingan kekuasaan.
Akibatnya, polisi akan bekerja jika ada tekanan publik, disuruh oleh atasan dan dalam beberapa kasus ada uangnya. Hal tersebut disampaikan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu dalam YouTube Refly Harun.
Advertisement
“Tetapi ada juga polisi yang professional yang baik. Cukup oke dan terjadi. Jadi di dalam polisi gak solid, ada rezim pendekatan tertentu, ada kelompok yang tindakannya seperti ini. Kesimpulan saya, kita gak tahu sebetulnya standar penanganan atau pelayanan dalam polisi kepada seseorang atau kelompok dalam menangani masalah,” Haris dikutip, Senin (25/10/2021).
BACA JUGA : Viral Kekerasan Polisi Banting Mahasiswa hingga Kejang
Haris juga menyinggung soal perlakukan terhadap oposisi pemerintah. Oposisi, kata dia, ketika membuat laporan sering ditanggapi dengan lambat.
"Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah," ucapnya.
Dia pun menyebut kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
BACA JUGA : Hendak Bentrok dan Bawa Sajam, 10 Remaja Ditangkap
"Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi," tuturnya.
Sementara, kata Haris, polisi ketika melaporkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan ataupun pro pemerintah, tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang yang ada di pemerintahan kayaknya jarang, orang juga males ngelaporin karena orang juga tau polisi pasti enggak bakal menindaklanjuti," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Bicara Soal Penguatan UMKM di KTT APEC 2025
Kasus Jual Beli Gas, KPK Sita Pabrik dan 13 Pipa di Cilegon
Pangeran Andrew Terancam Kehilangan Gelar dan Rumah di Royal Lodge
Ribuan Orang Tewas, DK PBB Didesak Selidiki Genosida di Darfur, Sudan
Advertisement
Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon
Presiden Prabowo Dijadwalkan Berpidato di KTT APEC 2025 di Korsel
Perang di Sudan Kembali Pecah, Sebanyak 2.227 Orang Tewas
Hujan Deras, Puluhan RT di Jakarta Terendam Banjir
Lewat Kelas Finansial, Jenius Ajak Bersiap Hadapi Dinamika Ekonomi
Advertisement
Tarif dan Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP, Jumat 31 Okt 2025
Dirayakan Setiap Tanggal 31 Oktober, Ini Sejarah Halloween
Prakiraan Cuaca di Jogja, Hujan Ringan, Jumat 31 Okt 2025
Prabowo Perintahkan Para Menteri Cari Skema Selesaikan Utang Whoosh
Puncak Supermoon 5 November 2025, Waktu Terbaik dan Tips Menyaksikan
Advertisement
WNA Vietnam Langgar Izin Jadi Terapis Dideportasi
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Uya Kuya hingga Eko Patrio Masuk Daftar Pemeriksaan MKD DPR
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
- Prabowo Tunjuk 16 Nama Calon Dewan Energi Nasional, Diserahkan ke DPR
- Kabar IKN Terkini, Dipastikan Capai Target Jadi Ibu Kota Politik 2028
- Super League 2025, PSIM Jogja Waspadai Persik yang Sulit Ditebak
- ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
- Bulan Bahasa, MAN 3 Bantul Luncurkan 23 Buku Karya Siswa
Advertisement
Advertisement
