Advertisement
Haris Azhar: Polisi Baru Bekerja Jika ada Uang & Tekanan Publik
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi kantor KPK di Jakarta, Kamis (10/12/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso - wsj.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Lokataru Haris Azhar menilai polisi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma`ruf Amin melayani kepentingan kekuasaan.
Akibatnya, polisi akan bekerja jika ada tekanan publik, disuruh oleh atasan dan dalam beberapa kasus ada uangnya. Hal tersebut disampaikan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu dalam YouTube Refly Harun.
Advertisement
“Tetapi ada juga polisi yang professional yang baik. Cukup oke dan terjadi. Jadi di dalam polisi gak solid, ada rezim pendekatan tertentu, ada kelompok yang tindakannya seperti ini. Kesimpulan saya, kita gak tahu sebetulnya standar penanganan atau pelayanan dalam polisi kepada seseorang atau kelompok dalam menangani masalah,” Haris dikutip, Senin (25/10/2021).
BACA JUGA : Viral Kekerasan Polisi Banting Mahasiswa hingga Kejang
Haris juga menyinggung soal perlakukan terhadap oposisi pemerintah. Oposisi, kata dia, ketika membuat laporan sering ditanggapi dengan lambat.
"Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah," ucapnya.
Dia pun menyebut kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
BACA JUGA : Hendak Bentrok dan Bawa Sajam, 10 Remaja Ditangkap
"Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi," tuturnya.
Sementara, kata Haris, polisi ketika melaporkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan ataupun pro pemerintah, tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Tapi kalau misalnya laporan terhadap orang yang ada di pemerintahan kayaknya jarang, orang juga males ngelaporin karena orang juga tau polisi pasti enggak bakal menindaklanjuti," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
Advertisement
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Berita Pilihan
Advertisement
Juara Nasional dan Internasional, 828 Pelajar DIY Diberi Penghargaan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Advertisement
Advertisement
