Advertisement
YLKI: Tes PCR untuk Penumpang Pesawat Diskriminatif
Ilustrasi. Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kewajiban penumpang pesawat melakukan tes PCR sebagai kebijakan yang diskriminatif. Pasalnya, saat ini penumpang transportasi darat tidak diwajibkan tes PCR.
“Saya kira itu kebijakan tidak tepat, mengapa? Karena untuk sektor transportasi lain tidak diterapkan PCR, bahkan tanpa tes antigen sekalipun. Misalkan sektor transportasi darat, mereka bebas berkeliaran tanpa ada tes apapun yang digunakan,” kata Ketua Umum YLKI, Tulus Abadi dalam rekaman video, Minggu (24/10/2021).
Advertisement
Selain itu, YLKI menduga ada penyimpangan tarif tes PCR, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
“Tes PCR memberatkan konsumen karena sangat mahal dan di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan besaran tarif,” kata Tulus.
Dikatakannya, pemerintah telah menetapkan besaran tarif tes PCR Rp495.000, tetapi fakta di lapangan adalah besaran tersebut sebagai tarif ekonomi.
Yang terjadi di lapangan, kata dia, harga tes PCR bisa berkali-kali lipat, dari Rp750.000, Rp900.000, hingga Rp1,5 juta untuk yang disebut sebagai tarif ekspres.
“Di lapangan ada tarif ekspres yang ditetapkan oleh berbagai lab di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dengan tarif yang berkali lipat. Ini artinya apa yang ditetapkan pemerintah dengan high test PCR tidak konsisten di lapangan, dan rendahnya pengawasan, sehingga masih banyak pelanggaran,” jelasnya.
Karena itu, Tulus menyarankan agar aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat untuk diganti menjadi tes antigen.
“Oleh karena itu, kami minta wajib PCR bagi penumpang pesawat dibatalkan saja. Diganti dengan tes antigen saya kira cukup,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
Advertisement
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
Advertisement
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
Advertisement
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
Berita Pilihan
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
Advertisement
Tebing Labil Seusai Hujan, Batu Timpa Rumah Warga Bokoharjo Sleman
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
- Kasus TKD Sampang Belum Tuntas, Eksekusi Turisti Tunggu MA
- JICA Gandeng Kemenkum dan MA Perkuat Peradilan Bisnis di Indonesia
- Pemkot Jogja Bakal Sulap Eks Lapak Jahit Terban Jadi Taman Trotoar
- Telkomsel Memulihkan Layanan Data dan IndiHome Nasional
- Sultan HB X Tegaskan Pers Harus Bermartabat saat Pelantikan PWI DIY
- Krisis Lebanon 1990-2026: Dari Negeri Bank Menjadi Negara Bertahan
Advertisement
Advertisement
