Advertisement
Pengamat: PeduliLindungi Perlu Dievaluasi
PeduliLindungi - Antara Foto/Zabur Kururu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Memasuki tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo aplikasi PeduliLindungi dinilai masih memerlukan evaluasi, khususnya dalam langkah antisipasi potensi lonjakan kasus ketiga Covid-19 di Indonesia.
Sekadar informasi pada pada 20 Oktober 2021, Jokowi resmi menjabat sebagai presiden selama 7 tahun dan 2 tahun dalam pemerintahannya bersama Ma’ruf Amin.
Advertisement
Menurut pengamat Keamanan Siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, hingga hari ini PeduliLindungi patut diapresiasi banyak membantu berperan dalam menghadapi pandemi seperti meningkatkan ketaatan pada vaksin dan pembatasan kerumunan di tempat keramaian.
Namun, cara Peduli Lindungi memperlakukan NIK dan nama lengkap sebagai kredensial mengakses aplikasi tidak patut ditiru karena terkesan kurang peduli dengan data pribadi masyarakat.
“Kenyataan bahwa data kependudukan ini secara de facto sudah bocor dan harusnya dihindari untuk dijadikan sebagai kredensial untuk mengakses informasi penting seperti informasi kesehatan atau data vaksin,” katanya, Selasa (19/10/2021).
Selain itu, meskipun penggunaan aplikasi PeduliLindungi sudah diberlakukan di banyak tempat seperti mal, hotel, tempat wisata, dan kantor. Namun, jumlah tempat yang belum memberlakukan kebijakan tersebut juga masih banyak.
"Banyak tempat tidak menggunakan aplikasi ini dan sanksinya masih belum jelas. Ini yang perlu dievaluasi kembali dan dilakukan perbaikan," ujarnya.
BACA JUGA: Revitalisasi Sirip Malioboro di Jalan Perwakilan Dimulai
Alhasil, dia menilai pemerintah perlu menyiapkan solusi yang tepat karena Indonesia masih menghadapi kendala mengenai infrastruktur internet, sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi masih bisa lebih dimaksimalkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
Kasus Tendangan Kungfu, Pemain Putra Jaya Dihukum Seumur Hidup
Retret Kabinet, Prabowo Singgung PKB Sambil Berseloroh
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi 40 Hari
Advertisement
Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
Prabowo Ungkap Alasan Retret Kabinet di Hambalang Awal 2026
Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Pakar Nilai Serangan AS ke Venezuela Bukti Lemahnya PBB
Advertisement
Demokrat Laporkan Sejumlah Akun di Medsos Terkait Hoaks soal SBY
Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
Pergerakan Tanah Masih Terjadi di Lokasi Sinkhole Situjua Sumbar
Polisi Kerahkan 1.060 Personel Jaga Aksi Buruh Hari Ini di Jakarta
Advertisement
Aturan Baru Visa AS 2026, 13 Negara Wajib Jaminan Rp235 Juta
Berita Pilihan
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
- Venezuela Bergejolak Usai Maduro Ditangkap Pasukan AS
Advertisement
DPRD DIY Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Hilangkan Hak Rakyat
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- Experience Economy Diprediksi Menguat, Jogja Punya Modal Besar
- Warga Titip Sampah ke Pasar di Kulonprogo, Volume Melonjak 20 Persen
- Bhayangkara Presisi Lampung Tekuk Dewa United 1-0
- Ribuan Wajib Pajak Lapor SPT Lewat Coretax Awal 2026
- Wisata Klaten Tumbuh, Kunjungan 2025 Tembus 7,5 Juta
- Dua Dukuh Seloharjo Dicopot Seusai Terbukti Curi Gamelan
- Sekretariat Kabinet Jelaskan Pasal Krusial KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Advertisement
