Advertisement
Muncul Usulan Pilkada Serentak Tahun 2025
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat bersama KPU, Bawaslu serta DKPP tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto - foc.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan hingga kini komisi yang membidangi masalah kepemiluan masih membahas soal jadwal pilkada serentak. Ada yang mengusulkan dilaksanakan tahun 2025.
Menurut politisi PKB itu, hingga kini berbagai alternatif masih dipikirkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskannya. Salah satunya adalah pilkada untuk 271 kepala daerah pada November 2024.
Advertisement
Tujuannya agar para pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menggantikan para kepala daerah karena masa jabatan selesai sebelum 2024 tidak terlalu lama menjabat.
Usulan lainnya adalah agar pilkada dimundurkan ke tahun 2025 awal seperti bulan Februari. Alasannya, agar jarak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak terlalu dekat dengan pilkada, sehingga penghitungan suara hasil pemilu tidak terganggu dengan persiapan Pilkada.
“Bulan Mei itu adalah pencoblosan usulan pemerintah untuk pilpres dan pileg serentak. Bulan November jadwal pilkada, sehingga KPU sendiri menyampaikan ‘angkat tangan’,” ujar Yanuar.
Oleh karena itu, KPU mengusulkan ke Komisi II DPR agar pilkada dimundurkan ke bulan berikutnya atau awal-awal tahun berikutnya (2025).
BACA JUGA: Hasil Survei: Elektabilitas PDIP dan Gerindra Turun, Golkar Naik
Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengusulkan agar pilkada dilaksanakan pada Februari 2025.
Ubaid mengatakan, usulan KPU tersebut merupakan opsi kedua dari usul sebelumnya agar pemilu-pilpres digelar 21 Februari, sedangkan pilkada pada 27 November 2024.
KPU, kata dia, sebetulnya tak terpaku pada tanggal pelaksanaan pemilu, pilpres, maupun pilkada yang akan digelar serentak pada 2024 mendatang.
Sejumlah opsi tersebut, ucap Ubaid hanya diusulkan KPU untuk mempertimbangkan kecukupan waktu masing-masing tahapan.
Tahapan itu yakni pertama, proses pencalonan pilkada tidak terganjal proses sengketa di MK yang belum selesai. Kedua, tidak ada irisan tahapan yang terlalu jauh antara pemilu dan pilkada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
