Advertisement
Muncul Usulan Pilkada Serentak Tahun 2025
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat bersama KPU, Bawaslu serta DKPP tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto - foc.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan hingga kini komisi yang membidangi masalah kepemiluan masih membahas soal jadwal pilkada serentak. Ada yang mengusulkan dilaksanakan tahun 2025.
Menurut politisi PKB itu, hingga kini berbagai alternatif masih dipikirkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskannya. Salah satunya adalah pilkada untuk 271 kepala daerah pada November 2024.
Advertisement
Tujuannya agar para pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menggantikan para kepala daerah karena masa jabatan selesai sebelum 2024 tidak terlalu lama menjabat.
Usulan lainnya adalah agar pilkada dimundurkan ke tahun 2025 awal seperti bulan Februari. Alasannya, agar jarak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak terlalu dekat dengan pilkada, sehingga penghitungan suara hasil pemilu tidak terganggu dengan persiapan Pilkada.
“Bulan Mei itu adalah pencoblosan usulan pemerintah untuk pilpres dan pileg serentak. Bulan November jadwal pilkada, sehingga KPU sendiri menyampaikan ‘angkat tangan’,” ujar Yanuar.
Oleh karena itu, KPU mengusulkan ke Komisi II DPR agar pilkada dimundurkan ke bulan berikutnya atau awal-awal tahun berikutnya (2025).
BACA JUGA: Hasil Survei: Elektabilitas PDIP dan Gerindra Turun, Golkar Naik
Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengusulkan agar pilkada dilaksanakan pada Februari 2025.
Ubaid mengatakan, usulan KPU tersebut merupakan opsi kedua dari usul sebelumnya agar pemilu-pilpres digelar 21 Februari, sedangkan pilkada pada 27 November 2024.
KPU, kata dia, sebetulnya tak terpaku pada tanggal pelaksanaan pemilu, pilpres, maupun pilkada yang akan digelar serentak pada 2024 mendatang.
Sejumlah opsi tersebut, ucap Ubaid hanya diusulkan KPU untuk mempertimbangkan kecukupan waktu masing-masing tahapan.
Tahapan itu yakni pertama, proses pencalonan pilkada tidak terganjal proses sengketa di MK yang belum selesai. Kedua, tidak ada irisan tahapan yang terlalu jauh antara pemilu dan pilkada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunung Raung Erupsi 2 Kali Pagi ini, Tinggi Letusan Capai 1 Km
Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
Advertisement
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
