Advertisement
Dibayangi Ancaman Sanksi PDIP karena Pencapresan, Ini Jawaban Ganjar

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menanggapi ancaman sanksi disiplin dari PDIP terhadap anggotanya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
Menurut Ganjar, sebagai kader partai dirinya hanya mendapat tugas untuk fokus dalam penanganan Covid-19. Sementara, kandidat yang akan maju dalam Pilpres 2024 sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Advertisement
BACA JUGA: Situasi Sudah Kondusif, Anak di Bawah 12 Tahun di Jogja Boleh Masuk Mal
“Kalau saya membacanya, satu tugasnya ngurus Covid-19. Urusan pilpres, urusan Bu Mega,” ujar Ganjar saat dijumpai JIBI di kantornya, Selasa (21/9/2021).
Ganjar secara tidak langsung juga menyatakan akan tegak lurus dengan aturan partai berlambang kepala banteng itu.
“Wis ngana kui [sudah seperti itu],” ujar Ganjar saat ditanya apakah akan tegak lurus dengan aturan PDIP.
Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto, menyatakan akan memberikan sanksi disiplin bagi anggotanya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai capres atau cawapres 2024.
Ancaman itu disampaikan Hasto beberapa hari setelah bergemanya dukungan untuk Gajar agar maju pada Pilpres 2024.
“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai [Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto di Jakarta, Senin (20/9/2021).
Hasto mengatakan keputusan Kongres V PDIP itu berkaitan soal Pilpres 2024 yang akan ditentukan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. PDIP menegaskan akan memberikan sanksi, bahkan kepada kader yang didukung untu maju di pilpres meski kader itu tidak menyebutkan dirinya akan maju sebagai capres maupun cawapres.
“Dalam hal ada anggota PDIP yang menyebutkan terlebih dulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ucapnya.
Sementara itu, Ganjar beberapa kali memang mendapat dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkannya maju atau mencalonkan diri sebagai capres 2024. Beberapa kelompok itu antara lain Ganjarist, Sahabat Ganjar, hingga terbaru kelompok relawan pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania (Joman).
BACA JUGA: Warga Kampung Mendungan Jogja Ubah Lahan Tak Terawat Menjadi Pertanian Produktif
Namun terkait deklarasi dukungan itu, Ganjar hingga saat ini enggan berkomentar. Ia selalu berkelit setiap ditanya tentang deklarasi kelompok pendukung tersebut dan beralasan fokus terhadap penanganan Covid-19.
“Oh, saya ngurusi Covid-19,” ujarnya saat ditanya wartawan terkait deklarasi Joman untuk dirinya di Pilpres 2024, Kamis (16/9/2021).
Ganjar juga menyatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan Joman, maupun kelompok pendukung lainnya. “Tidak, tidak pernah,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement