Advertisement
Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Tergantung Pandemi Covid-19
Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta - Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) kemungkinan baru dimulai 2022.
Rencana untuk membangun kantor pemerintahan di wilayah IKN baru Indonesia, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menyesuaikan dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan penanganannya.
Advertisement
"Kalau semuanya nanti berjalan seperti yang diharapkan, 2022 sudah mulai bangun kantor, istana. Semua melihat PPKM, baru kita melihat hasilnya. Kita harus melihat secara nasonal, di Jakarta sudah oke [membaik], tapi di luar [Jakarta] masih tinggi," jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata pada acara diskusi bersama media di kantor kementerian, Kamis (2/9/2021).
Rudy menegaskan bahwa seluruh proses pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan sangat tergantung dengan kondisi pandemi Covid-19.
Meski begitu, Rudy menerangkan pemerintah masih tetap menaruh pehatian pada pemindahan IKN. Dia mengatakan bahwa pemerintah masih bisa mengejar target pemindahan IKN di 2045.
Adapun, sesuai dengan masterplan yang telah diselesaikan, pemindahan IKN ditargetkan selesai pada 2045. Pada masterplan tersebut telah disiapkan rancangan pembangunan secara menyeluruh sampai pengembalian fungsi penghijauan di IKN baru.
"Semua itu akan tergantung dengan kondisi [Covid-19]. Semua terkait dengan [kondisi] Covid-19. Itu kuncinya," tegasnya.
Adapun, menurutnya pembangunan IKN baru adalah game-changer bagi perekonomian. Proyek pembangunan yang diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun itu, dinilai bisa menyerap tenaga kerja.
"Kalau [proyek] bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak. Yang dulu lepas kerjaan bisa cari di situ. Konstruksi bisa menyerap sampai 13 ribu tenaga kerja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
