Advertisement
Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur Amendemen UUD 1945
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan amendemen UUD 1945 dan pemerintah tidak bisa mengatakan setuju atau tidak, karena tidak punya kewenangan.
“Resminya pemerintah tidak bisa mengatakan setuju perubahan atau tidak setuju perubahan. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menyediakan lapangan politiknya. Silakan sampaikan ke MPR/DPR, kita jaga, kita amankan. Itu tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Kamis (26/8/2021).
Mantan Ketua MK itu memaparkan, bahwa perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat, yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, Partai politik, DPD, dan lain-lain. Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan disalurkan ke dalam kaki-kaki kelembagaan yang disediakan oleh konstitusi itu.
PROMOTED: Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas
Menurut Mahfud, adapun pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju, karena sebenarnya perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah.
Namun Guru Besar Hukum Tata Negara ini menggaris bawahi, karena konstitusi itu adalah produk resultante politik, maka di dalam sepanjang sejarah Indonesia tidak ada, hampir tidak ada, sebuah produk konstitusi itu yang selalu dianggap bagus. Begitu dilahirkan langsung dikiritk bahwa ini salah.
“Konstitusi itu resultante, produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat di buat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial politik ekonomi dan budaya sehingga perlu berdiskusi lagi untuk mempersoalkan. Saya kira itu bukan wewenang pemerintah. Tetapi akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya, tidak dilarang,” ujar Mahfud.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tepis Tudingan Kriminalisasi Anies, KPK Berencana Ungkap Penyelidikan Formula ke Publik
KPK Temukan Aliran Rp100 Miliar ke Eks Anggota DPR di Kasus Garuda
Advertisement
Bulan Madu Ternyata Tak Harus Berdua, Perempuan Ini Contohnya
Gratis, Begini Cara Mudah Buat Kacamata dengan BPJS
Sabu Senilai Rp1 Miliar Disita, Bandar dan Kurir Sabu Digelandang
Top 7 News Harianjogja.com Selasa, 4 Oktober 2022
Sri Mulyani Angkat Bicara soal Tragedi Kanjuruhan
Advertisement
Demokrat Pede Bisa Duetkan AHY dengan Anies di Pilpres 2024
Narasi Mendapat Ancaman Setelah Diretas, Diminta Diam atau Mati
Proyek Pembangunan 10 Kota Baru di Indonesia Tak Akan Selesai pada 2024
Perempuan Ohio Lahirkan Anak di Pintu Rumah
Advertisement
Kesaksian Pramugari: Lukas Enembe Sering Naik Jet Pribadi Milik Orang Singapura
Berita Pilihan
- Surya Paloh Ungkap Alasan NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024
- Surya Paloh Nyatakan Jokowi Restui NasDem Usung Anies Capres 2024
- Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
- 9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Advertisement
Hajad Dalem Sekaten 2022 Kembali Digelar Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Advertisement
Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel
Advertisement
Berita Populer
- Lusa, Polisi Serahkan Ferdy Sambo Cs ke Kejagung
- Surya Paloh Nyatakan Jokowi Restui NasDem Usung Anies Capres 2024
- KPK Periksa Pramugari RDG Airlines Terkait Kasus Lukas Enembe
- Ini Kriteria Calon Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024
- Surya Paloh Ungkap Alasan NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024
- Komnas HAM Nyatakan Ada Indikasi Pelanggaran HAM saat Tragedi Stadion Kanjuruhan
- NasDem Deklarasikan Anies jadi Capres, Ini Respon Partai Demokrat
Advertisement
Advertisement
