Advertisement
Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur Amendemen UUD 1945
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan amendemen UUD 1945 dan pemerintah tidak bisa mengatakan setuju atau tidak, karena tidak punya kewenangan.
“Resminya pemerintah tidak bisa mengatakan setuju perubahan atau tidak setuju perubahan. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menyediakan lapangan politiknya. Silakan sampaikan ke MPR/DPR, kita jaga, kita amankan. Itu tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang,” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Kamis (26/8/2021).
Advertisement
Mantan Ketua MK itu memaparkan, bahwa perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat, yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, Partai politik, DPD, dan lain-lain. Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan disalurkan ke dalam kaki-kaki kelembagaan yang disediakan oleh konstitusi itu.
Menurut Mahfud, adapun pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju, karena sebenarnya perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah.
Namun Guru Besar Hukum Tata Negara ini menggaris bawahi, karena konstitusi itu adalah produk resultante politik, maka di dalam sepanjang sejarah Indonesia tidak ada, hampir tidak ada, sebuah produk konstitusi itu yang selalu dianggap bagus. Begitu dilahirkan langsung dikiritk bahwa ini salah.
“Konstitusi itu resultante, produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat di buat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial politik ekonomi dan budaya sehingga perlu berdiskusi lagi untuk mempersoalkan. Saya kira itu bukan wewenang pemerintah. Tetapi akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya, tidak dilarang,” ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Prabowo, Muka Lama Cukup Banyak
UKDW Scholarship Berikan Kesempatan Kuliah Gratis untuk 20 Mahasiswa Berprestasi
Calon Menteri Kabinet Prabowo Akan Jalan Pembekalan di Hambalang Besok
Advertisement
Rombongan Pimpinan MPR RI Pilih Temui Gibran di Restoran
Advertisement
Gerindra Sebut Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri pada Senin dan Selasa Ini
Sah! DPR Periode 2024-2029 Tambah Komisi Jadi 13
Ma'ruf Amin Resmikan Pembangunan Gedung Universita Syeik Nawawi Banten
Alasan Polda NTT Pecat Rudy Soik Setelah Mengungkap Penyelundupan BBM
Advertisement
Berita Pilihan
- Resmi! Pemerintah Tetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, Ini Jadwalnya
- Gerindra Sebut Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri pada Senin dan Selasa Ini
- Alasan Polda NTT Pecat Rudy Soik Setelah Mengungkap Penyelundupan BBM
- Industri Koran di California Meredup, Google Bakal Gelontorkan Rp1,7 Triliun
- Polisi Tangkap Mantan Caleg Sebarkan Video Asusila
Advertisement
Pelatih Baru PSS Sleman Mazola Junior Lakukan Evaluasi Tim untuk Hadapi Pertarungan Liga 1
Advertisement
Rekomendasi Tempat Wisata Paling Populer di Thailand, Cek Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- BRIN Segera Rampungkan Pembangunan Teleskop Raksasa untuk Pantau Sampah Antariksa
- Insiden Speedboat Terbakar Tewaskan Cagub Maluku Utara, KNKT Turun Tangan
- Jangan Sampai Terlewat, Berikut Jadwal Tes SKD CPNS
- Siapa Bilang Menyenangkan? Berikut Dampak Negatif Bekerja secara WFH
- Gegara Pesawat Tak Berawak, Adik Kim Jong-un Ultimatum Korea Selatan
- PVMBG Imbau Warga Tidak Masuk Radius 2 Kilometer dari Gunung Raung
- PSSI Bantah Kabar Belum Layangkan Protes Resmi ke AFC
Advertisement
Advertisement
