Jokowi Sebut Tanpa PPKM Darurat, Kasus Harian Covid-19 Bisa 400.000

Presiden Jokowi dalam Pidato Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Istana, Kamis (26/8/2021). - Youtube Sekretariat Presiden
26 Agustus 2021 16:57 WIB Herdanang Ahmad Fauzan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meyakini kebijakan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan mekanisme PPKM berbasis level telah menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya luar biasa.

Mengacu prediksi tim epidemiolog pemerintah, tanpa kebijakan tersebut, ada kemungkinan skenario kasus Covid-19 di Indonesia bisa bertambah sekitar 400.000 kasus per hari.

"Tim epidemiolog saat itu menyampaikan kepada saya, pak hati-hati karena ini bisa naik sampai 80.000 kemudian naik menjadi 160.000, kalau itu tidak bisa kita hentikan bisa naik sampai 400.000. Tapi, alhamdulillah, setelah sampai berada di titik 56.000 kasus harian kemarin, sekarang kita berada jadi di angka 18.000. Artinya, telah terjadi penurunan," tutur Jokowi dalam pidatonya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (26/8/2021).

Selain melandaikan kasus harian, presiden juga mengatakan bahwa PPKM Darurat punya implikasi positif terhadap tingkat keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan secara nasional.

Per hari ini, Jokowi mengklaim keterisian tempat tidur secara nasional berada pada angka 29 persen. Sedangkan khusus di Wisma Atlet, tingkat keterisiannya bahkan lebih rendah lagi yakni 12 persen.

"Angka-angka seperti ini tetap kita harus bersyukur, tapi tetap harus waspada dan kehati-hatian dalam memutuskan setiap policy [kebijakan] yang ada. Karena barang ini [Covid-19] sulit diduga, barang ini sulit diprediksi, dan penuh ketidakpastian," imbuhnya.

Pada sambutannya hari ini, selain memberikan gambaran kondisi terkini Indonesia, Jokowi juga berpesan kepada para pakar ekonomi agar terus menyumbangkan gagasan-gagasan segar di tengah pandemi.

Dia menilai sudut pandang ekonom merupakan pemandu yang penting untuk menuntun pemerintah agar melahirkan kebijakan yang tepat. Bukan saja kebijakan terkait aspek kesehatan, tetapi juga kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian.

"Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya para ekonom. [Pemerintah membutuhkan] pemikiran, gagasan yang dapat diterapkan, yang berbasis riset, berbasis evidence, dan contoh-contoh praktis resep-resep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk bangkit kembali," tandas Jokowi.

Sumber : JIBI/Bisnis.com