Penyaluran Bansos Pandemi Covid-19 Masih Bermasalah

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi dampak Covid-19.

Temuan itu didapatkan seusai Muhadjir meninjau distribusi bantuan sosial (bansos) di Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (10/8).

Dalam pengecekannya itu, Menko PMK menemukan banyak keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jatah bansosnya terhenti.  

"Jadi sudah hampir satu tahun dia tidak dapat bantuan, walaupun masih punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS-nya masih ada, tetapi bantuannya terhenti. Padahal mereka secara ekonomi kalau dilihat dari rumah-rumahnya, kemudian jumlah keluarga, itu sebetulnya masih layak mendapatkan bantuan," kata Muhajdir seperti dikutip dari keterangan pada laman resmi Kemenko PMK, Selasa (10/8/2021).

Dia mengatakan penyebab bansos terhenti itu adalah perbaruan DTKS yang sedang dilakukan pihak Desa Teluknaga. 

Selain itu banyak warga yang belum memiliki NIK, serta masalah tidak sinkronnya dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

Agar warga bisa diusulkan ulang untuk mendapatkan bansos reguler pemerintah, Menko Muhadjir meminta kepada pihak desa untuk gotong royong bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping PKH untuk mempercepat proses pembaruan DTKS.  

Dia juga meminta pihak desa untuk berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil terkait masalah warga belum memiliki NIK.   

"Saya juga akan bicara dengan Bu Mensos (Tri Rismaharini) untuk diakomodasi mereka-mereka ini. Ini sangat membutuhkan apalagi sekarang dalam suasana yang sangat prihatin ini," ujarnya.

Selain itu, Muhadjir juga menemukan adanya beras bantuan sosial menggumpal, banyak kutu, dan batu, yang kurang layak konsumsi. Temuan itu didapatkan dari inspeksi mendadak di Kelurahan Angka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (10/8/2021).

Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan beras bantuan sosial menggumpal, banyak kutu, dan batu yang disalurkan kepada penerima bantuan.

Dalam sidaknya, Muhadjir mengaku mendapat laporan dari pihak Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan PT Pos bahwa beras bermasalah diduga akibat terkena hujan dalam penyimpanan sebelum disalurkan.

Meski begitu dia menerangkan bahwa Perum Bulog dan PT Pos sudah mengganti beras-beras tak layak konsumsi itu dengan beras yang baru.

Dia berdalih, sebetulnya beras yang dipasok untuk dibagikan kepada warga kualitasnya sudah baik. Namun, masalah-masalah pada beras bansos itu muncul dalam masa penyimpanan dan pengangkutan kepada warga. 

"Mungkin karena kena hujan. Atau truknya [saat menyalurkan] tidak bersih-bersih amat. Itu bisa saja terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta agar dalam penyimpanan dan penyaluran bantuan dilakukan lebih berhati-hati. Apabila ditemukan masalah pada beras yang diterima warga, maka harus segera diganti dengan beras yang layak.

"Yang penting setiap ada kasus bisa direspons dengan cepat dan diganti. Mereka yang mendapatkan beras tidak layak harus segera diganti," tegasnya.

Dia juga menemukan satu keluarga yang belum menerima skema bantuan sosial dari pemerintah. Mengetahui kondisi itu, dia langsung mencatat nama-nama dan NIK warga dan meneruskan kepada Kemensos agar bisa mendapatkan sekama bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK juga membagikan paket bantuan sosial dari hasil donasi pegawai Kemenko PMK kepada warga serta membagikan masker.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com