Advertisement
95% Pengaduan Konsumen soal Kasus Belanja Online
Ilustrasi belanja online. / istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pengaduan konsumen didominasi oleh aktivitas belanja secara daring atau dagang-el (e-commerce). Pengaduan itu diterima Kementerian Perdagangan pada semester I/2021.
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan melaporkan terdapat 4.855 konsumen yang membuat pengaduan dagang-el.
Advertisement
Jumlah tersebut setara dengan 95 persen dari total pengaduan. Banyaknya pengaduan di sektor dagang-el tak lepas dari faktor makin intensifnya transaksi secara elektronik selama pandemi Covid-19.
“Pengaduan konsumen di sektor dagang-el berjumlah 4.855 atau 95 persen dari total jumlah pengaduan konsumen yang masuk yaitu 5.103 selama periode Januari sampai Juni 2021,” kata Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono dalam siaran pers, Kamis (22/7/2021).
Dari 4.855 pengaduan konsumen di sektor dagang-el, sejumlah 4.852 pengaduan telah berhasil diselesaikan. Veri mengatakan pengaduan di sektor dagang-el meliputi permasalahan pembatalan tiket transportasi udara, pengembalian dana (refund), dan pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau rusak.
Pengaduan juga mencakup kasus barang tidak diterima konsumen, pembatalan sepihak oleh pelaku usaha, waktu kedatangan barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, penipuan belanja daring, serta penggunaan aplikasi platform atau media sosial yang tidak berfungsi.
Baca juga: PPKM Level 4, Beberapa Pasar di Jogja Belum Buka
Secara keseluruhan, pemerintah berhasil menyelesaikan 4.991 dari total 5.103 pengaduan konsumen di berbagai sektor yang masuk melalui berbagai kanal.
Veri menjelaskan penyelesaian pengaduan konsumen dapat dikategorikan telah selesai apabila konsumen menerima hasil klarifikasi dari pelaku usaha dan memperoleh konfirmasi bahwa pengaduan telah selesai.
Pengaduan dinyatakan selesai apabila terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen, pengaduan telah ditindaklanjuti melalui klarifikasi, mediasi, atau diselesaikan langsung oleh pelaku usaha.
Pengaduan juga dianggap selesai apabila konsumen tidak melengkapi data pendukung paling lambat 10 hari kerja, sehingga pengaduan ditutup/dinyatakan selesai.
“Pengaduan konsumen yang dinyatakan dalam proses yaitu pengaduan yang masih menunggu kelengkapan data dari konsumen, dalam proses analisis dokumen, menunggu klarifikasi dari pelaku usaha atau konsumen, dan juga sedang dalam proses mediasi,” jelasnya.
Pengaduan konsumen dinyatakan ditolak jika konsumen sudah menyampaikan pengaduan yang sama ke lembaga lain seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan negeri, dan kepolisian.
Ia mengatakan selama periode Januari sampai Juni 2021, WhatsApp menjadi saluran layanan pengaduan konsumen yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 4.456 pengaduan. Saluran terbanyak selanjutnya adalah pos-el 471 pengaduan, situs web 170 pengaduan, datang langsung 4 pengaduan, serta surat 2 pengaduan.
“Penyelesaian pengaduan konsumen akan terus ditingkatkan sebagai wujud upaya pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia dan menciptakan konsumen berdaya,” kata Veri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
Advertisement
Update Data Gempa Bantul: Magnitudo 4,5 Lokasi di Darat Bukan di Laut
Advertisement
Peta Global Situs Warisan Dunia Unesco dari Eropa hingga Asia
Advertisement
Berita Populer
- Pemilik Maktour Bantah Terima Ribuan Kuota Haji Kemenag
- Ratusan Peserta CKG Bantul Terindikasi Kemungkinan Depresi
- Kebiasaan Sehat Dinilai Efektif Kurangi Keparahan GERD
- Kemendikdasmen Wajibkan Upacara Bendera di Sekolah Setiap Senin
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Kasus Suami Hentikan Penjambret Berujung Damai, Pengawasan GPS Dicabut
- UMY dan UMS Perkuat UMKM Ibu Muda lewat Pelatihan Digital di Ngampilan
Advertisement
Advertisement



