Advertisement
PPKM Darurat di DIY Harus Dievaluasi untuk Perbaikan Penanganan Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung sejak 3-20 Juli belum memberikan dampak yang signifikan untuk menekan angka kasus positif. Justru dalam kurun waktu tersebut kasus Covid-19 di DIY melonjak drastis yang diiringi dengan kolapsnya fasilitas kesehatan.
Gubernur DIY pun disarankan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPKM Darurat tersebut. Harapannya dari hasil evaluasi bisa menjadi landasan untuk menentukan kebijakan lanjutan dalam menangani Covid-19 ke depan.
Advertisement
BACA JUGA : Target PPKM Darurat Gagal Tercapai, Ini Sebabnya
“Kami menyarankan agar Gubernur DIY melakukan evaluasi penerapan PPKM Darurat di DIY. Evaluasi ini penting dilakukan karena belum ada penurunan signifikan jumlah pasien positif Covid-19 di DIY,” kata Ketua MPW Pemuda Pancasila DIY Faried Jayen Soepardjan dalam rilisnya Kamis (22/7/2021).
Sebagaimana diketahui PPKM Darurat telah berakhir pada 20 Juli 2021, kemudian Pemerintah Pusat mengganti dengan nama PPKM Level 1 hingga Level 4. Di DIY ada tiga wilayah yang masuk dalam kategori PPKM Level 4 antara lain, Sleman, Bantul dan Kota Jogja. Sedangkan kategori PPKM Level 3 yaitu Gunungkidul dan Kulonprogo.
Meski telah berganti nama dengan PPKM Level tersebut, lanjutnya, evaluasi terhadap PPKM Darurat harus dilakukan mengingat dalam pelaksanaan banyak kekacauan dari sisi layanan kesehatan. Mulai dari banyaknya antrean pasien di IGD, ditolak rumah sakit hingga meninggal di tempat parkir, krisis oksigen, tenaga kesehatan yang kelelahan.
“Termasuk selter penuh sehingga warga harus isoman di rumah dan akhirnya ada yang meninggal dunia. Krisis oksigen, pasien kesulitan mendapatkan oksigen. Hal-hal seperti ini perlu dievaluasi, tujuannya agar ke depan lebih baik,” ujarnya.
BACA JUGA : PPKM Darurat, Kraton Jogja Tiadakan Garebeg Besar 2021
Ia mengingatkan asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sehingga pemerintah harus menjamin keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga harus ada langkah nyata seperti disegerakannya pembanguan bantuan sosial, bantuan permodalan untuk masyarakat terdampak.
Gotong royong memang menjadi kunci di tengah ketidakpastian akibat pandemi. Masyarakat DIY banyak yang secara sadar saling membantu untuk saling meringankan. “Tetapi kebiasaan gotong royong ini juga seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan tindakan nyata yang turut meringankan beban masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dalam Enam Hari, Sulawesi Utara Diguncang 81 Gempa Bumi
- Barbados Mengumumkan Mengakui Palestina Sebagai Sebuah Negara
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
Advertisement
Program Padat Karya, Pemkab Bantul Sediakan Bantuan Keuangan Khusus Rp32 Miliar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Detik-detik Pasutri Terseret Banjir Lahar Hujan Semeru, Jembatan Ambrol saat Dilintasi
- Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
- TNI Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, Sita Pistol hingga Anak Panah di Tempat Persembunyian
- Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
- Lowongan Kerja: Kementerian PUPR Akan Buka 6.300 Formasi CPNS dan 19.900 PPPK, Ini Rinciannya
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Gus Muhdlor Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
Advertisement
Advertisement