Luhut Ungkap Diberi Waktu 4 Hari oleh Jokowi untuk Siapkan PPKM Darurat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
01 Juli 2021 17:27 WIB Feni Freycinetia Fitriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Presiden memerintahkan saya 2 hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan di Jawa dengan Bali yang kita sebut implementasi PPKM Darurat Jawa Bali," ujarnya saat konferensi pers virtual, Kamis (1/7/2021).

Menurutnya, salah satu alasan diterapkannya PPKM Darurat, yaitu meningkatnya kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Dia mengatakan angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di RI pada Rabu (30/6/2021) sebanyak 21.807 merupakan tertinggi selama 1,5 tahun pandemi virus Corona terjadi Indonesia.

Baca juga: Pelaku Perjalanan Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin Covid Selama PPKM Darurat

Bukan itu saja, dia mengatakan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit saat ini sudah melebihi puncak pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.

"[Keterisian tempat tidur di RS] 230 persen naiknya eksponensial. Presiden sudah memerintahkan kami untuk menyusun ini selama 4 hari. Kami sudah susun dengan mendengarkan pandangan epidemiolog, asosiasi profesi kedokteran, macam-macam. semua sudah kita dengar," jelasnya.

Luhut menegaskan implementasi PPKM Darurat sudah dibuat berdasarkan penanganan Covid-19 di Indonesia selama 1,5 tahun dan pengalaman negara-negara lain.

Baca juga: Jokowi Minta Kapasitas RS & Alkes Ditingkatkan saat PPKM Darurat

Laporan implementasi PPKM Darurat yang dibuat tim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi juga sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Luhut juga sudah menggelar rapat koordinasi penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali dengan kepala daerah, yaitu Gubernur, Walikota/Bupati, hingga Kejaksaan Tinggi di masing-masing wilayah.

"Saya pikir apa yang kami siapkan ini hal yang paling maksimal. Saya sudah laporkan kepada Presiden, Presiden sudah setuju dan dia perintahkan supaya kita semua lakukan dengan tegas dan terukur. Kami sudah bicara dengan para Gubernur dan walikota/bupati, kita semua sepakat akan melaksanakan ini [PPKM Darurat] dengan tegas," ujar Luhut.

Sumber : Bisnis.com