Advertisement
Utang Pemerintah yang Menggunung Berpotensi Picu Krisis Ekonomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Utang pemerintah yang meningkat signifikan dan jika terus dibiarkan berpotensi menjadi pemicu krisis ekonomi.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini berpendapat penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 telah kaprah sejak awal.
Advertisement
Menurutnya, langkah pemerintah yang memperbolehkan angka defisit APBN melebar di atas 3 persen hingga 2022 merupakan keputusan yang terburu-buru.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah pada 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun, naik signifikan dari Rp4.778 triliun pada 2019. Defisit APBN pada 2020 juga melebar menjadi 6,09 persen dari 1,84 persen pada 2019.
“Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR itulah yang menjadi penyebab utang sangat besar sekarang dan defisit menjadi sangat lebar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Kamis (24/6/2021).
Didik berhitung, utang yang menjadi tanggungan pemerintah tidak hanya di APBN yang mencapai Rp6.527 triliun per April 2021, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun.
Utang BUMN tersebut, jika dirincikan, jumlah utang bumn keuangan mencapai Rp1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan mencapai Rp1.089,96 triliun, sehingga total utang pemerintah saat ini mencapai Rp8.670 triliun.
“BUMN juga diminta dan dibebani tugas membangun infrastruktur. Jika gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah,” jelasnya.
Dia pun memprediksi warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden berikutnya bisa mencapai Rp10.000 triliun.
Jika kondisi ini dibiarkan, Didik mengatakan APBN akan mengalami kelumpuhan karena terlilit beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar.
“APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi. Kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena pandangan yang salah kaprah sejak awal. Jadi, gabungan dari kedua faktor itu berpotensi memicu krisis,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement