Advertisement
Ternyata Ini Alasan Jokowi Pilih PPKM Mikro Dibandingkan Lockdown
Presiden Joko Widodo - BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan memilih opsi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro ketimbang lockdown di tengah kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir.
Dia menuturkan bahwa pemerintah tetap menerapkan PPKM mikro setelah menerima banyak masukan seperti usulan lockdown maupun pembatasan sosial berkala besar (PSBB).
Advertisement
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena sedang berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," katanya melalui kanal YouTube Setpres, Rabu (23/6/2021).
Di samping itu, Presiden menilai bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yakni membatasi kegiatan masyarakat.
Jokowi juga menyebut PPKM mikro hingga kini masih belum berlaku menyeluruh. Kepala daerah, kata dia, masih memberlakukan aturan ini secara sporadis. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah mempertajam aturan PPKM mikro di masing-masing wilayah.
"Untuk itu tidak perlu dipertentangkan [PPKM mikro dan lockdown]. Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik dant tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," imbuhnya.
Keputusan PPKM mikro diambil Presiden setelah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menangani pandemi dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik hingga pengalaman dari negara lain.
Hasilnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap memberlakukan PPKM mikro sebagai kunci untuk menangani kenaikan kasus di Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah pusat memberlakukan PPKM mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Ada 11 sektor yang dibatasi oleh pemerintah, misalnya perkantoran, pusat perbelanjaan/mall, kafe/restoran, sekolah, rumah ibadah, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
