Advertisement
Jokowi: Tak ada Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran
Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara virtual di Istana Negara, Kamis 8 April 2021 / Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak menoleransi penyelewengan penyerapan anggaran baik APBN, APBD, maupun dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikipun terhadap penyelewangan anggaran, apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi,” katanya dalam pembukaan Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Malam Ini, Presiden Jokowi Transit di Jogja
Kendati penyerapan anggaran diminta untuk diakselerasi, Jokowi mengingatkan agar hal itu tetap dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel.
Untuk itu, Dia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal dan mempercepat penyerapan anggaran dan memastikannya tepat sasaran.
“Dan pengawasan harus menjamin tidak ada se-Rupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” imbuh Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta dilakukan percepatan belanja pemerintah dilakukan karena realisasi belanja yang masih rendah yaitu sekitar 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD.
BACA JUGA : Jubir Presiden Jelaskan Pernyataan Jokowi soal Bipang
Sementara itu, penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total hampir Rp700 triliun juga sama yaitu 24,6 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kanselir Jerman Soroti Tingginya Cuti Sakit
OTT Wali Kota Madiun, KPK Amankan ASN hingga Pihak Swasta
Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT
MK Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Harus Diatur Tegas di UU Polri
Advertisement
OTT Ketiga 2026, KPK Menangkap Bupati Pati Sudewo
Prabowo Perintahkan Respons Cepat Banjir di Pulau Jawa
Angin Kencang Ancam Perairan Bali, BBMKG Keluarkan Peringatan
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
BMKG Uji Nowcasting Berbasis AI untuk Data Lebih Akurat
Advertisement
OTT KPK Tangkap Wali Kota Madiun, Langsung Dibawa ke Jakarta
Korban Kedua Pesawat ATR Ditemukan di Jurang Bulusaraung
Rel Pantura Pulih, Kereta Api Kembali Melintas di Pekalongan
Biaya Makan Jemaah Haji 2026 Dipatok Rp180.000 per Hari
Satwa di Bandung Zoo Diduga Stres, Geopix Minta Evaluasi Mendalam
Advertisement
Putusan MK: Wartawan Hanya Bisa Dipidana Setelah Mekanisme Dewan Pers
Berita Pilihan
Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih Gunungkidul Terima 60.000 Benih Lele
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- KNKT Ungkap Penyebab Pesawat ATR 42-500 Pecah Berhamburan
- Arus Balik Long Weekend, 30 Ribu Penumpang Padati Daop 6 Jogja
- Parma Ditahan Genoa Tanpa Gol di Ennio Tardini
- Debut Malen Berbuah Gol, AS Roma Tekuk Torino 2-0 di Liga Italia
- Gol Jose Gaya ke Getafe Selamatkan Valencia dari Zona Merah
- Celta Vigo Bungkam Rayo Vallecano 3-0, Kartu Merah Ubah Jalannya Laga
- Menhub Pastikan Pencarian ATR 42-500 Berjalan Intensif
Advertisement
Advertisement
