Advertisement
Marak Peretasan, Pemerintah & DPR Ternyata Belum Klop soal UU Perlindungan Data Pribadi
Ilustrasi seorang pria sedang mengetik kode siber. - Reuters/Kacper Pempe
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) kembali disorot setelah 279 juta data pribadi warga negara Indonesia (WNI) bocor dan peretasan akun media sosial sejumlah aktivis yang kritis terjadi.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan pemerintah. Salah satunya, mengenai penentuan lembaga otoritas pengawas data pribadi yang belum menemukan titik temu.
“Ya, payung hukum perlindungan data ini tergantung dari RUU PDP ini, kalau ini belum jadi ya susah. Sayangnya, sampai hari ini, masih belum ada kesepakatan dari pemerintah dengan DPR,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (24/5/2021).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Dia menjelaskan DPR menginginkan lembaga pengawas bersifat independen, sementara pemerintah mengusulkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca juga: Hari Pertama ASPD Digelar untuk Siswa SD di Kulonprogo, Ini Hasilnya
“Usulan pemerintah ingin pengawas ada di bawah kementerian Kominfo, sedangkan DPR ingin pengawasnya independen. Itu titik krusial yang sampai hari ini belum ada titik temunya. "Masa regulasinya pemerintah, pelaksananya pemerintah, yang mengawasi juga pemerintah," katanya.
Abdul berharap RUU PDP dapat diundangkan pada 2021 ini. Setelah adanya perpanjangan pembahasan, Abdul Kharis optimis pembahasan bisa rampung dalam waktu tiga bulan.
Namun, menurutnya jika perdebatan tersebut tidak kunjung rampung tidak menutup kemungkinan pengesahannya bisa kembali molor hingga 2022.
“Dengan belum adanya titik temu ini, ya saya tidak bisa memastikan kappan rampungnya, karena DPR masih bersikukuh dan saya sebagai ketua Panja [Panitia Kerja] masih menginginkan agar lembaga atau badan pengawas ini independen,” tuturnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Sambo
Shopee Kembali PHK Karyawan, Sekarang Giliran di Thailand
Hary Tanoe Bentuk Akademi untuk Tingkatkan Kualitas Politikus
Tok! Program Kompor Listrik Dibatalkan
Advertisement
Jemaah Umrah Bisa Atur Perjalanan dengan "Nusuk". Apa Itu?
Akhir 2022, Bayar Tol Tak Perlu Berhenti di Gerbang Tol
Airlangga-Puan, Dua Tokoh Bakal Capres Direncanakan Bertemu Pekan Depan
IKM Pangan di Kota Magelang Terapkan Standar Mutu
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Rabu, 28 September 2022
Cara Membayar KRL Solo Jogja Pakai Gopay
Ini Daftar 10 Brand Lokal Asli Indonesia yang Sukses Mendunia
Bercuit Soal Pungutan Cek Fisik Kendaraan, Soleh Solihun Malah Didatangi Polisi
Video Asal China Melanggar Data Anak, TikTok Terancam Denda Rp439 Miliar
Advertisement
Luhut Sebut Mulai 2035 Indonesia Setop Produksi Mobil Berbasis BBM
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Duh, Puluhan Ribu Ton Pupuk Organik di Sragen Menghilang
- Presiden Jokowi Nyatakan Penyaluran BLT BBM mencapai 95,9 persen
- Cek Usia Sel Widya Herbal Indonesia Pikat Peserta Il Festino
- Terinspirasi Bung Tomo & Soedirman, Warga Ukraina Siap Mati
- Pasangan Suami Istri Anggota Polres Blora Dihukum 6 Tahun Penjara Karena Korupsi
- Perwakilan Menteri Kesehatan Kerajaan Negeri Melaka, Malaysia menemui Gubernur Ganjar Pranowo
- Ekspor ke China, PT Widodo Makmur Perkasa dan PT SII Jalin Kerja Sama
Advertisement
Advertisement
