Kerumunan Pasar Tanah Abang Ngeri, DPR: Bisa Belajar dari India!
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepadatan pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021) viral di media sosial. Video tersebut menunjukkan tidak ada jarak antar pengunjung dan minimnya ketaatan menjalankan protokol kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani potensi penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang tersebut.
Advertisement
“Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah Abang. Semua dilakukan setelah adanya kerumunan yang banyak di area Pasar Tanah Abang,” kata Rahmad dalam siaran pers, Minggu (2/5/2021).
Politikus PDI-Perjuangan itu menyayangkan dan mencemaskan kerumunan yang terjadi di pasar Tanah Abang oleh pengunjung yang sama sekali tak berjarak.
Keadaan tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan, karena berisiko tinggi menyebabkan paparan Covid-19. Bahkan Stasiun KRL Tanah Abang juga diberitakan sangat membludak hingga berdesak-desakan tanpa menjaga jarak. Pasar Tanah Abang hingga hari Minggu (2/5/2021) ini terlihat masih ramai didatangi masyarakat yang hendak berbelanja menjelang Lebaran.
Baca juga: Kapolda Papua Sebut Ada Enam KKB Aktif di 3 Kabupaten
Melonjaknya pengunjung di Pasar Tanah seperti yang beredar di media sosial, kata Rahmad, menjadi tontonan yang bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Covid-19.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat gencar melakukan larangan mudik pada Lebaran ini hingga mengeluarkan imbauan supaya tidak membuat kerumunan. Namun, kerumunan pengunjung yang terjadi di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya masyarakat terhadap masa pandemi Covid-19.
“Kita harus segera konsolidasi. Gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI-Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari,” ujarnya.
Menurut Rahmad, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi, bisa dilakukan suatu konsolidasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau modern menjelang lebaran ini.
"Semestinya bisa dikonsolidasikan, dipersiapkan dengan baik menyikapi lonjakan pengunjung ke pasar Tanah Abang,” kata Rahmad sembari menilai kejadian di Pasar Tanah Abang itu bisa jadi pembelajaran mahal bagi Gubernur dan dinas terkait di Pemprov DKI Jakarta.
Belajar dari India
Menurutnya, jika Pemprov DKI Jakarta kewalahan, maka bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan lebih banyak lagi, bagaimana mengatur sebelum pengunjung sampai ke Pasar Tanah Abang. Sebab bisa saja kunjungan masyarakat dihentikan dulu, untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Tanah Abang karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas.
“Kita bisa belajar seperti yang terjadi di India saat ini. Negara tersebut sedang dihantam pandemi Covid-19 karena banyak kerumunan masyarakatnya di beberapa tempat. Saya mendesak koordinasi aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penyekatan sampai sore, jangan sampai masyarakat masuk ke Pasar Tanah Abang,” ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta, imbuhnya, perlu berkolaborasi dan bergotong royong dengan masyarakat DKI Jakarta agar bersama-sama memerangi pandemi Covid-19. Caranya, kata Rahmad, Pemprov tidak lelah untuk mengedukasi dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, termasuk menghindari kerumunan di pasar menjelang Lebaran.
“Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif adalah menerapkan prokes. Kita juga imbau masyarakat jangan paksakan untuk ke Pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
- Yusril Sebut Pemulangan DPO kasus Judi Online dari Filipina Gunakan Perjanjian MLA
- Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Advertisement